PPP Tak Percaya Ada Salah Ketik di RUU Omnibus Law

PPP Tak Percaya Ada Salah Ketik di RUU Omnibus Law

Penasihat fraksi PPP DPR RI Arsul Sani meyakini tidak ada salah tik dalam draf Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja. Salah tik yang dimaksud yakni soal undang-undang bisa diganti dengan peraturan pemerintah (PP) dalam RUU itu.

Arsul mengatakan salah tik dimungkinkan jika hanya terjadi pada beberapa kata dalam sebuah draf. Namun aturan yang disebut salah tik melingkupi beberapa ayat.

“Kalau dalam satu kalimat, saya kira, apalagi itu ada dua ayat yang terkait dengan itu paling tidak itu enggak salah ketiklah. Saya kira tidak salah ketik lah,” kata Arsul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (19/2).

Arsul mengakui memang banyak bagian dari RUU tersebut yang memicu perbincangan di berbagai kalangan. Namun ia mengingatkan bahwa aturan itu masih berbentuk RUU.

Arsul mengatakan masih terbuka kemungkinan untuk mengubah pasal tersebut jika dirasa ada aturan-aturan yang tidak disepakati. Sebab itu, Arsul mengajak masyarakat untuk terus mengawal proses pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

“Yang paling penting, adalah nanti elemen masyarakat yang berkepentingan yang akan terpengaruh atau terdampak dengan RUU itu kalau menjadi UU ya nnti kita dengarkan saja di masyarakat,” ujarnya.

Sebelumnya, Pasal 170 RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi perdebatan publik karena menyebut undang-undang bisa diubah dengan PP. Pasal itu disebut sebagian kalangan tak sesuai tingkatan hukum tata negara di Indonesia.

Menko Polhukam Mahfud MD menyebut aturan itu merupakan hasil salah pengetikan. Sebab ia bilang aturan tersebut tidak dimungkinkan.

“Mungkin itu keliru ketik. Kalau isi Undang-undang diganti dengan PP (peraturan pemerintah) diganti dengan Perpres itu tidak bisa,” ujar Mahfud di Kampus Universitas Indonesia, Depok, Senin (17/2).

Sumber: CNN Indonesia

Hadiri Acara PPP, Ma’ruf Singgung soal Omnibus Law Dipelesetkan Cilaka

Hadiri Acara PPP, Ma’ruf Singgung soal Omnibus Law Dipelesetkan Cilaka

Wakil Presiden Ma’ruf Amin menghadiri acara DPRD fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dalam sambutannya, Ma’ruf mendoakan agar PPP lulus pada Pemilu 2024.
“Saya berdoa mudah-mudahan kalau tahun 2019 ini kalau lolos, kategorinya kategori lolos, mudah-mudahan kalau 2024 lulus. Lulus itu kembali kepada… kepada PPP yang sesungguhnya,” kata Ma’ruf Amin di acara ‘Workshop DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota PPP’ di Hotel Red Top, Jakarta Pusat, Sabtu (15/2/2020).

Ma’ruf juga menyampaikan ungkapan terima kasihnya kepada jajaran PPP karena telah mendukung dirinya dan Presiden Joko Widodo di Pilpres 2019.

“Sekaligus saya sampaikan terima kasih karena PPP telah mendukung kami, Pak Jokowi dan saya sebagai presiden dan wakil presiden,” ucap Ma’ruf.

Ma’ruf mengatakan PPP sebagai partai yang memperjuangkan aspirasi umat memiliki tugas yang tidak ringan. Dia berharap aspirasi partai dapat tetap disalurkan sesuai bingkai kebangsaan dan kenegaraan.

“Cuma saya berharap bahwa dalam kita menyampaikan aspirasi itu tetap berada dalam bingkai kebangsaan dan kenegaraan kita, dalam bingkai kesepakatan nasional kita. Karena Indonesia dibangun berdasarkan kesepakatan nasional,” kata Ma’ruf.

“Pancasila adalah kesepakatan nasional, titik temu. NKRI adalah kesepakatan nasional. Karena itu, kami menyebutnya negara kesepakatan,” tambahnya.

Selain itu, Ma’ruf menyampaikan lima visi-misi pemerintah pada periode 2019-2024. Pertama membangun SDM, meneruskan infrastruktur, menyederhanakan regulasi, mereformasi birokrasi, serta transformasi ekonomi.

Ma’ruf kemudian menyinggung soal penggantian nama Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja menjadi Cipta Kerja. Penggantian nama itu, kata dia, lantaran masyarakat memelesetkan menjadi Cilaka.

“Istilahnya itu Cipta Lapangan Kerja. Tapi orang pelesetin disingkat cilaka. Karena itu diganti sekarang cipta kerja. Bukan cipta lapangan kerja, cilaka itu. Maka itu menjadi cipta kerja. Maksudnya aturan ini untuk menciptakan pekerjaan untuk masyarakat supaya tidak terjadi pengangguran, investasi masuk, ekonomi berjalan tidak ada hambatan, terbuka lapangan kerja yang banyak,” tutur Ma’ruf.

Hadir dalam acara ini Ketum PPP Suharso Monoarfa, Wakil Menteri Agama Zainut, Sekjen PPP dan Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani, serta seluruh jajaran PPP.

Sumber: Detikcom

Bawang Putih Masih Impor, Politisi PPP Dorong Swasembada

Bawang Putih Masih Impor, Politisi PPP Dorong Swasembada

Impor bawang putih yang berkisar 500-600 ribu ton per tahun mendapat tanggapan dari Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PPP Ema Umiyyatul Chusnah, menurutnya Indonesia merupakan negara yang memiliki lahan sangat luas yang berpotensi untuk meningkatkan produksi bawang putih, tapi kenapa impor tersebut selalu menjadi agenda tahunan yang seakan tidak bisa dicegah.

“Sudah seharusnya pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian untuk serius mendorong petani menanam bawang putih agar ketergantungan kepada impor semakin berkurang dan diharapkan suatu saat bisa memenuhi kebutuhan dari dalam negeri,” ujar Ema, Rabu (12/2/2020).

“Tidak hanya meminta petani menanam bawang, Kementan juga harus memastikan bisa menekan biaya produksi, sehingga petani bisa mendapatkan keuntungan yang baik dari hasil bertani bawang putih,” ungkapnya.

Ema menilai Pemerintah selama ini terlihat enggan mengejar target swasembada bawang putih, karena ada indikasi melindungi kartel impor bawang putih. Kehadiran kartel itu tidak hanya merugikan petani, namun juga merugikan masyarakat umum karena bisa mempermainkan harga di pasaran.

Ia juga mendorong aparat pemerintah untuk rutin melakukan pengecekan rutin ke pasar dan gudang-gudang guna memastikan tida ada permainan mafia impor dan kartel untuk memainkan harga di pasaran.

“Harus diakui bahwa harga bawang di negara asal seperti China hanya sebesar Rp10 ribu – 11 ribu per-kilo, sehingga membuat importir mendapatkan keuntungan berlimpah dan ini ada potensi juga dinikmati oleh para oknum pejabat yang berwenang untuk memberikan izin impor,” ujarnya.

Sumber: Ekbiz

PPP Kritik Keras Kepala BPIP soal ‘Agama Musuh Terbesar Pancasila’

PPP Kritik Keras Kepala BPIP soal ‘Agama Musuh Terbesar Pancasila’

Fraksi PPP DPR RI mengkritik keras pernyataan Kepala BPIP Yudian Wahyudi soal agama menjadi musuh terbesar Pancasila. PPP menilai Yudian bukanlah seorang tokoh bangsa maupun tokoh agama.

“Pernyataan Yudian Wahyudi sama sekali tidak mencerminkan tokoh bangsa, tokoh intelektual maupun tokoh agama,” kata Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (12/2/2020).

Menurut Baidowi, Yudian tak paham beda agama dan paham keagamaan. Menurut Baidowi, persoalan saat ini adalah soal paham keagamaan seseorang atau kelompok, bukan agamanya.

“Prof Yudian tidak bisa membedakan antara agama dengan paham keagamaan. Yang menjadi persoalan selama ini adalah paham keagamaan atau ekspresi seseorang dalam menafsirkan agama. Bukan agamanya sendiri,” sebut pria yang akrab disapa Awiek itu.

Awiek meminta Yudian berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan. Dia amat menyayangkan pernyataan Yudian Wahyudi selaku Kepala BPIP.

“Pernyataan bahwa Agama musuh terbesar Pancasila merupakan pernyataan bias dan multitafsir. Padahal, sila pertama jelas menyebutkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang artinya mengakui bahwa di Indonesia masyarakatnya masyarakat agama. Hal ini kemudian di kalangan masyarakat awam akan timbul pertanyaan, sebenarnya siapa yang paham dan tidak paham Pancasila,” ucap Awiek.

“Selaku Kepala BPIP, Prof Yudian sebaiknya menghindari polemik dan menjadi figur simbol pemersatu, bukan justru membuat ‘front’ ketika baru menjabat,” imbuh dia.

Yudian Wahyudi sebelumnya menyinggung kelompok minoritas yang ingin melawan Pancasila. Menurutnya, hal itu berbahaya.

“Si Minoritas ini ingin melawan Pancasila dan mengklaim dirinya sebagai mayoritas. Ini yang berbahaya. Jadi kalau kita jujur, musuh terbesar Pancasila itu ya agama, bukan kesukuan,” papar Yudian.

Sumber: Detikcom

Rapat Komisi III DPR-Jaksa Agung, F-PPP Akan Bahas Peristiwa Semanggi

Rapat Komisi III DPR-Jaksa Agung, F-PPP Akan Bahas Peristiwa Semanggi

Komisi III DPR RI akan melanjutkan rapat kerja (raker) dengan Jaksa Agung, ST Burhanuddin hari ini. Fraksi PPP berencana membahas seputar peristiwa Semanggi I dan Semanggi II yang disebut Jaksa Agung bukan pelanggaran HAM Berat.

“PPP akan angkat (soal peristiwa Semanggi I dan II bukan pelanggaran HAM berat) dan juga kasus Kakek Samirin,” kata Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani saat dihubungi, Minggu (19/1/2020) malam.

Terkait peristiwa Semanggi I-II, Arsul menilai keputusan DPR pada 2001, yang menyatakan peristiwa tersebut bukan pelanggaran HAM berat, belum final. Arsul meyakini masih terdapat sejumlah rekomendasi Komnas HAM yang belum dipertimbangkan dalam memutus status peristiwa Semanggi I dan II.

“Bagi PPP rekomendasi yang dihasilkan oleh Pansus DPR pada tahun 2001 itu bukan sesuatu yang bersifat final. Sejak keluarnya rekomendasi DPR itu, juga kemudian dilakukan penyelidikan yang lebih mendalam oleh Komnas HAM. Kemudian Komnas HAM telah menyerahkan hasilnya ke Kejagung,” kata Arsul.

“PPP meyakini banyak hal dan temuan dalam hasil penyelidikan Komnas HAM yang belum menjadi pertimbangan ketika DPR mengeluarkan rekomendasinya,” sambungnya.

Sumber: Detik