Sekjen PPP Sebut Hak Veto Menko Berfungsi Selaraskan Kementerian

Sekjen PPP Sebut Hak Veto Menko Berfungsi Selaraskan Kementerian

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan ( PPP) Arsul Sani mengatakan, adanya hak veto yang diberikan Presiden kepada menteri koordinator bertujuan supaya kementerian koordinator bisa bekerja lebih makasimal. Hak veto ini, kata Arsul, juga berguna untuk menyelaraskan fungsi satu kementerian dan kementerian lainnya. “Presiden melihat bahwa dalam masa pertama pemerintahannya masih terjadi ketidakselarasan bahkan antara kementerian yang satu dengan yang lain. Secara terbuka itu berstatemen terkait dengan kebijakannya masing-masing yang tumpang tindih atau berlawanan, nah kedepan tidak boleh lagi,” kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2019).

Arsul mengatakan, jika ada kebijakan atau peraturan antar kementerian yang berpotensi bersinggungan, harus dibicarakan di kementerian koordinator. Jika di tingkat kementerian koordinator ini sejumlah kementerian masih mengedepankan ego sektoral, di situ lah menteri koordinator berhak menggunakan hak vetonya “Jadi makna hak veto kalau saya lihat itu adalah bahwa kebijakan pemerintah atas satu hal, yang disampaikan sebuah kementerian yang berpotensi untuk bersinggungan, bertabrakan, berbeda dengan kementerian yang lain, kata akhirnya ada di menteri koordinator,” ujar Arsul. Arsul mencontohkan, beberapa waktu lalu terjadi polemik soal impor pangan. Muncul perbedaan antara kementerian perdagangan dan kementerian pertanian.

Dalam kondisi demikian, yang berhak untuk memutuskan arah kebijalan adalah Menteri Koordinator bidang Perekonomian. “Dengan hak veto itu maknanya yang bicara menyampaikan keluar kepada masyarakat, kepada media itu adalah menkonya, bukan menteri masing-masing,” kata Arsul. Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan bahwa dirinya memiliki hak veto atau hak untuk membatalkan kebijakan para menteri di bawahnya. Hak tersebut, imbuhnya juga sudah diungkapkan Presiden Joko Widodo ketika mempercayai dirinya menjabat sebagai Menko Polhukam beberapa waktu lalu.

Hak tersebut dapat dilakukan terutama apabila ada jajaran menteri teknis yang bertentangan dengan visi misi presiden dan kebijakan kementerian setingkatnya. “Presiden mengatakan, menko boleh mem-veto kebijakan menteri di bawahnya kalau dia itu bertindak sendiri,” ujar Mahfud saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Kamis (24/10/2019).

Sumber; Kompas

PPP: Mendikbud-Menag Butuh Wakil

PPP: Mendikbud-Menag Butuh Wakil

PPP menilai sejumlah nama menteri di Kabinet Indonesia Maju penuh kejutan. Hal itu terkait dengan pengalaman dan latar belakang para menteri tersebut.

“Beberapa nama memang penuh kejutan jika dilihat dari latar belakang pengalaman maupun keilmuan jika disandingkan dengan tupoksi di masing-masing kabinet,” kata Wasekjen PPP Achmad Baidowi (Awiek) kepada wartawan, Rabu (23/10/2019).

Awiek tak menyebut detail siapa saja menteri yang latar belakangnya dianggap tidak sesuai dengan tugas kementerian. Awiek berharap para menteri yang telah dilantik langsung bekerja.

“Para menteri Kabinet Indonesia Maju harus langsung tancap gas menjalankan tugas-tugas di kabinet sebagai penerjemahan visi Presiden untuk menyongsong cita-cita menjadi negara maju pada 2045. Kami melihat figur-figur di kabinet merupakan perpaduan antara senior-junior dengan prestasi di bidang masing-masing,” ujarnya.

Awiek kemudian menyebut beberapa menteri masih memerlukan wakil karena latar belakang dan tugas yang dinilai banyak. Beberapa menteri yang dinilainya butuh wakil antara lain Mendikbud, Menpar dan Ekonomi Kreatif, hingga Menteri Agama.

“Beberapa menteri memerlukan jabatan wakil jika dilihat dari banyaknya tugas serta latar belakang menteri. Hal ini untuk mempercepat akselerasi pelaksanaan program. Karena ini sebaiknya Presiden segera mengisi pos wakil menteri yang dibutuhkan,” ujar Awiek.

“Setidaknya, beberapa kementerian yang memerlukan pos wakil menteri di antaranya Menteri Luar Negeri, Menkeu, Menteri Agama, Menteri Pendidikan Kebudayaan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,” pungkasnya.

Sumber: Detik

Suharso Monoarfa dari Menpera ke Menteri PPN

Suharso Monoarfa dari Menpera ke Menteri PPN

Suharso Monoarfa ditunjuk presiden Joko Widodo untuk menjabat sebagai menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas. Saat ini, dirinya merupakan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Suharso juga adalah salah satu anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) sejak 19 Januari 2015. Dalam dunia perpolitikan, Suharso pernah menjadi anggota DPR pada periode 2004-2009 dan terpilih kembali untuk periode 2009-2014 dari PPP.

Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kelahiran Mataram Nusa Tenggara Barat (NTB) 65 tahun silam ini dipercaya menjabat sebagai Menteri Perumahan Rakyat (Menpera). Namun karena alasan pribadi, dirinya menggundurkan diri dari jabatan menteri pada 17 Oktober 2011.

Dirinya juga pernah memimpin sejumlah perusahaan, di antaranya Komisaris Utama PT Agro Utama Global (1999-2002), Direktur PT Bukaka Telekomindo International (1997-2000), dan Direktur PT Bukaka Sembawang Systems (1995-1998). Suharso juga dikenal pernah menjadi peneliti/ project leader di sejumlah proyek.

Presiden Jokowi meminta kepada Suharso untuk menyiapkan rencana untuk membawa Indonesia keluar dari middle income trap. Suharso juga membahas masalah ekonomi seperti ekonomi global, ketenegakerjaan, industri, riset, teknologi, dan inovasi.

Menurut Suharso, Jokowi telah memintanya membentuk badan otorita pemindahan ibu kota. Jika merujuk pernyataan Suharso, pembentukan badan otorita pemindahan ibu kota merupakan wewenang Kepala Bappenas.

“Presiden ingin dibentuk segera badan otorita ibu kota baru pada akhir tahun ini,” ujarnya.

Tahun 2020 memang menjadi awal dari proses pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Selama lima tahun sampai 2024, pemerintah akan secara bertahap memindahkan ibu kota ke wilayah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

Sumber: Medcom

Suharso Monoarfa Ditugaskan Membuat Peta Jalan Ekonomi

Suharso Monoarfa Ditugaskan Membuat Peta Jalan Ekonomi

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suharso Manoarfa mendapat tugas untuk membuat peta jalan ekonomi dalam kabinet pemerintahan Joko Widodo 2019-2024. Peta jalan itu akan dipresentasikan dalam sidang kabinet perdana.

“Presiden meminta saya untuk menyiapkan road map bahkan waktu dekat mempresentasikan dalam sidang kabinet perdana dan untuk menjelaskan kepada kabinet mengenai hal itu,” kata Suharso seusai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10).

Suharso menjadi Plt Ketum PPP setelah Ketum PPP Romahurmuziy alias Rommy tersandung perkara korupsi di KPK. Suharso diketahui juga menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden sejak 2015 hingga saat ini.

“Selebihnya membicarakan tentang ekonomi secara umum keadaan ekonomi global dan tentang ketenagakerjaan, industri, dan tentang riset teknologi, inovasi dan lainya,” tambah Suharso.

Pembicaraan Suharso dengan Presiden Jokowi juga menyinggung mengenai middle income trap. “Jadi bagaimana Indonesia bisa lepas dari tingkat pendapatan menengah yang rendah ini, ada satu istilah yang umum dipakai yang disebut middle income trap untuk mengategorikan negara-negara itu di mana dan juga mengukur sebuah negara A terhadap negara B, sesungguhnya kita sudah masuk ke middle income trap,” ujar Suharso menjelaskan.

Meski sudah panjang berbicara dengan Presiden, Suharso tidak menjelaskan mengenai posisi persisnya di kabinet. “Besok akan jelaskan Presiden tapi di perekonomian, tadi Presiden juga membahas ingin dibentuk segera badan optorita ibu kota baru pada akhir tahun ini,” tambah Suharso.

Dengan dipanggilnya Suharso, sudah ada tiga pimpinan parpol yang masuk ke kabinet yaitu Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Suharso sendiri. “Kata Presiden tidak apa-apa,” jawab Suharso ketika ditanya wartawan soal tetap merangkap sebagai ketum PPP.

Hingga saat ini, sudah ada tujuh orang yang dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Kepresidenan yaitu mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mendatangi istana kepresidenan, mantan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, mantan Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, anggota Komisi VI DPR dari fraksi PDI-Perjuangan Juliari Batubara, mantan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar, Ketua Umum PPP Suharso Manoarfa, mantan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Pada Senin (21/10), Presiden Jokowi sudah memanggil 11 orang ke istana kepresidenan. Mereka adalah Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, CEO dan pendiri Gojek Nadiem Makarim, Komisaris Utama NET Mediatama Televisi Wishnutama, pendiri Mahaka Group Erick Thohir, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian.

Selanjutnya Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, mantan Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo, Komisaris PT Adhi Karya Fajrul Rachman, dan staf khusus Mensesneg Nico Harjanto.

Presiden Joko Widodo akan mengumumkan susunan kabinet lengkapnya pada Rabu (23/10) pagi dan dilanjutkan dengan pelantikan pada hari yang sama. Presiden Jokowi dalam media sosial resminya, susunan kabinet pemerintahan periode mendatang sudah rampung. Mereka terserak di semua bidang pekerjaan dan profesi: akademisi, birokrasi, politisi, santri, TNI dan polisi.

Presiden mengatakan para menteri terpilih adalah sosok yang inovatif, produktif, pekerja keras, serta tidak terjebak rutinitas yang monoton. Tugas mereka adalah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan tapi memastikan masyarakat menikmati pelayanan dan hasil pembangunan.

Sumber; Republika

Sumpah Pelantikan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin

Sumpah Pelantikan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden terpilih Ma’ruf Amin mengucapkan sumpah jabatan dalam Sidang Paripurna Presiden-Wakil Presiden periode 2019-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Pengucapan sumpah atau janji dilakukan secara bergantian. Presiden Jokowi mengucapkan sumpah atau janji lebih dulu di hadapan seluruh Pimpinan MPR. ‚ÄúDemi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa,” ujar Presiden Jokowi.

Setelah itu giliran Ma’ruf Amin yang mengucapkan sumpah atau janji. “Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa,” ucap Ma’ruf. Setelah itu, keduanya menandatangani berita acara pelantikan.

Selain Presiden Jokowi dan Ma’ruf Amin, seluruh Pimpinan MPR juga ikut menandatangani berita acara pelantikan. Sebanyak 689 anggota MPR hadir dalam Sidang Paripurna. Acara Pelantikan Presiden 2019 ini diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Setelah itu prosesi pelantikan dilanjutkan dengan mengheningkan cipta untuk para pahlawan bangsa. Dalam pelantikan tersebut hadir pula tamu kenegaraan dan utusan dari negara-negara sahabat.

Sumber: Kompas