Arsul Sani Minta Tap MPRS Pelarangan PKI Dimasukkan ke RUU HIP

Arsul Sani Minta Tap MPRS Pelarangan PKI Dimasukkan ke RUU HIP

Wakil Ketua MPR Arsul Sani, meminta DPR memasukkan Ketetapan MPRS No. XXV Tahun 1966 yang menjadi landasan hukum larangan penyebaran paham dan ajaran komunisme, marxisme dan leninisme mendalam Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

“RUU tersebut mestinya cukup fokus pada pengaturan eksistensi, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) BPIP sebagai organ pemerintah untuk melakukan pembinaan idiologi Pancasila,” kata Arsul di Jakarta, Sabtu (13/6).

Maka itu, dia meminta RUU itu tidak masuk secara mendalam dengan mengatur substansi yang pada akhirnya justru menjadi kontroversi baru tentang tafsir atau pemahaman Pancasila. Lebih lanjut, Arsul juga mengakui bahwa dikalangan para ahli hukum dan ilmu perundang-undangan sebagian materi RUU HIP ini juga dikritisi soal tepat-tidaknya diatur sebagai materi muatan undang-undang.

Arsul juga meminta DPR mengakomodasi pandangan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan dalam Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Menurut dia, semua respon ormas keagamaan menunjukkan bahwa ummat Islam ingin menjaga Pancasila sebagai dasar, idiologi dan falsafah negara yang sudah disepakati pada saat NKRI ini didirikan.

Oleh karena itu, dia mengajak kepada semua kekuatan politik di DPR agar hasil akhir pembahasan RUU HIP nantinya tidak mereduksi pemahaman dan penafsiran Pancasila kembali ke konsep dan pemikiran yang diperdebatkan pada masa ketika para pendiri bangsa menyiapkan kemerdekaan Indonesia.

Politikus PPP itu mengatakan, pandangan ormas Islam adalah bagian utama dari sikap dan pandangan politik PPP dalam pembahasan RUU HIP nanti. Arsul ingin menekankan bahwa RUU HIP itu belum disahkan dan menjadi UU.

“Bahkan tahapan pembahasan substansi-nya belum dimulai, karena Pemerintah masih menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang akan menjadi bahan pembahasan,” kata Arsul.

Dalam menysun DIM itu, kata dia, PPP telah mendesak pemerintah agar tidak hanya meminta masukan dari kementerian dan lembaga terkait, tetapi juga dari ormas keagamaan dan elemen masyarakat sipil lainnya. Ini mengingat sensitivitas dan potensi RUU ini untuk memunculkan politik identitas baru di tengah-tengah masyarakat.

Arsul mengatakan, di DPR, PPP dan sejumlah fraksi telah memberikan catatan ketika RUU itu disetujui untuk dibahas sebagai inisiatif DPR. Oleh karena itu, tidak boleh ad anggapan bahwa apa yang ada dalam RUU HIP itu nanti pasti disahkan.

“Dalam pembahasan, tambah Arsul, isi dan substansi RUU HIP sangat terbuka untuk berubah,” ucap dia.

PPP Cemaskan Pesantren: Infrastruktur dan Tenaga Medis Kurang

PPP Cemaskan Pesantren: Infrastruktur dan Tenaga Medis Kurang

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat menyoroti kebijakan pemerintah yang akan memberlakukan tatanan baru atau new normal kendati pandemi Covid-19 belum berakhir. Sekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi mengatakan, jika kebijakan itu dijalankan untuk semua sector, pondok pesantren juga akan terimbas.

“Pertengahan Syawal, sebanyak 28.194 pesantren dengan jumlah santri 4.290.626 orang akan memulai aktivitas pendidikan,” kata Baidowi dalam keterangan tertulis, Rabu, 27 Mei 2020.

Ia meminta pemerintah menjamin standar tatanan baru juga berjalan di pesantren. Protokol yang selama ini disampaikan pemerintah ialah memakai masker, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan.

Baidowi menyoroti kapasitas infrastruktur dan tenaga medis di pesantren. “Infrastruktur maupun tenaga medis di pesantren masih sangat kurang,” kata Wakil Sekretaris Jenderal PPP ini.

Fraksi PPP mengusulkan pemerintah mencari skema lain di luar new normal. Misalnya dengan memfasilitasi materi pendidikan diniyah secara virtual bagi para santri yang disiarkan oleh Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, LPP RRI, dan bekerja sama dengan vendor telekomunikasi.

“Serta menggandeng Bank BUMN Syariah yang selama ini sebagai tempat setoran dana haji untuk membantu pembelajaran di pesantren ,” kata anggota Komisi BUMN DPR ini.

Santri yang mengikuti pendidikan sekolah dan madrasah harus menyesuaikan dengan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama.

Presiden Joko Widodo sebelumnya berulang kali menyampaikan masyarakat Indonesia harus bersiap memasuki kondisi tatanan baru atau new normal. Jokowi mengatakan masyarakat harus tetap produktif tetapi aman dari Covid-19.

Jokowi mengatakan tatanan baru akan digelar di empat provinsi dan 25 kabupaten/kota mulai Selasa kemarin, 26 Mei 2020. Empat provinsi itu ialah DKI Jakarta, Jawa Barat khususnya Bekasi, Sumatera Barat, dan Gorontalo.

Adapun kabupaten/kota di antaranya Kota Palembang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Kota Surabaya, Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kabupaten Sidoarjo, dan lainnya.

Kemendikbud Harus Punya Peta Terverifikasi Sebelum Buka Sekolah

Kemendikbud Harus Punya Peta Terverifikasi Sebelum Buka Sekolah

Anggota DPR, Illiza Sa’aduddin Djamal mengatakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) harus mempunyai peta yang jelas dan terverifikasi di lapangan sebelum merealisasikan pembukaan kembali sekolah. Pasalnya, pandemi COVID-19 belum bisa dipastikan kapan berlalu.

“Sebelum Kemendikbud merealisasikan pembukaan kembali sekolah, Kemendikbud harus mempunyai peta yang jelas dan terverifikasi di lapangan tentang daerah-daerah yang merupakan masuk Zona Merah (masih parah), Zona Kuning (sudah menurun) dan Zona Hijau (Bebas COVID-19),” ujar Illiza kepada SINDOnews, Selasa (26/5/2020).

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menuturkan hanya di Zona Hijau yang memungkinkan dibuka kembali proses belajar mengajar di sekolah. Selain itu, kata dia, Kemendikbud juga harus memastikan sekolah yang akan ditempati benar-benar bebas dari COVID-19.

“Yaitu dengan melakukan penyemprotan disinfektan di semua sudut sekolah, menyediakan wastafel dan masker,” kata Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ini.

Kemudian, kata dia, pemerintah harus memastikan keamanan siswa dalam perjalanan menuju tempat sekolah, misalnya selama berada di angkutan umum. Karena, lanjut dia, siswa tentu akan bercampur dan berinteraksi dengan masyarakat umum di dalam angkutan umum.

“Semua langkah antisipasi agar tidak terjadi penularan harus dilakukan dengan baik,” jelas mantan Wali Kota Banda Aceh ini.

Lebih lanjut dia menjelaskan, Kemendikbud sebelumnya sudah memiliki tiga skenario tentang pembukaan kembali proses bejalar mengahar di sekolah. Ketiga skenario tersebut perlu dipilih dan dipertimbangkan dengan baik dan penuh hati-hati.

Dia memaparkan, ketiga skenario tersebut adalah pertama, jika COVID-19 berakhir pada akhir Juni 2020, maka siswa masuk sekolah tahun pelajaran di minggu ketiga Juli 2020. Kedua, jika COVID-19 berlangsung sampai September 2020, siswa belajar di rumah dilaksanakan sampai September. Ketiga, jika COVID-19 sampai akhir tahun 2020, maka semua siswa belajar di rumah selama satu semester penuh.

Sumber: SindoNews

Setelah Mal, Seharusnya Tempat Ibadah Kembali Dibuka

Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan ( PPP) di DPR Achmad Baidowi meminta pemerintah tak pilih-pilih dalam menerapkan kebijakan kenormalan baru atau new normal. Ia meminta pemerintah memberlakukan kebijakan kenormalan baru secara merata di semua sektor, tidak hanya pada sektor ekonomi. “Tentu kebijakan new normal ini juga seharusnya berlaku untuk semua kehidupan sosial masyarakat termasuk tempat ibadah, kantor bekerja maupun belajar. Setelah mal dibuka, maka tempat ibadah pun seperti masjid, musholla seharusnya kembali buka dengan tetap mengikuti standar new normal,” kata Baidowi dalam keterangan tertulis, Selasa (26/5/2020).

Baidowi mengatakan, aktivitas masyarakat dalam kenormalan baru ini tetap harus memperhatikan protokol kesehatan Covid-19 yang ketat, seperti menggunakan masker, menjaga jarak dan sering mencuci tangan. “Tentu new normal itu memadukan antara kesehatan dengan perekonomian. Keduanya sama-sama penting dan didesain untuk jalan bersama-sama tidak saling menafikan,” ujarnya ujarnya. Sebelumnya diberitakan, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto Menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.

Menurut Terawan, dalam situasi pandemi Covid-19 roda perekonomian harus tetap berjalan dengan mengedepankan langkah-langkah pencegahan. “(Pemilik) Uaha dan masyakat pekerja memiliki kontribusi besar dalam memutus mata rantai penularan karena besarnya jumlah populasi pekerja dan besarnya mobilitas, serta interaksi penduduk umumnya disebabkan aktifitas bekerja,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (24/5/2020). “Sehingga ini merupakan faktor risiko yang perlu diantisipasi penularannya,” tutur Terawan. Dia menjelaskan, Peraturan Pemerintah nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 telah menyatakan bahwa PSBB dilakukan salah satunya dengan meliburkan tempat kerja.

Namun, dunia kerja tidak mungkin selamanya dilakukan pembatasan, roda perekonomian harus tetap berjalan. “Untuk itu pasca pemberlakuan PSBB dengan kondisi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, perlu dilakukan upaya mitigasi dan kesiapan tempat kerja seoptimal mungkin sehingga dapat beradaptasi melalui perubahan pola hidup pada situasi Covid-19 atau New Normal,” lanjut Terawan. Sehingga, kata dia, dengan menerapkan panduan dalam KMK ini diharapkan dapat meminimalisasi risiko dan dampak pandemi Covid-19 pada tempat kerja.

Sumber: Kompas

PPP Minta Pemerintah Perkuat UMKM di Tengah Pademi Covid-19

PPP Minta Pemerintah Perkuat UMKM di Tengah Pademi Covid-19

Politisi PPP di DPR RI asal Kalimantan Selatan, Saifullah Tamliha meminta pemerintah hati-hati dalam memilih kebijakan ekonomi di tengah pademi Covid 19. Jika salah pilih kebijakan, Indonesia bukan malah bangkit, tapi terpuruk lebih dalam.

Salah satu kebijakan yang menurutnya akan memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia adalah memberikan stimulus dalam bentuk modal kerja bagi UMKM, karena UMKM terbukti menjadi garda terdepan dalam meningkatkan konsumsi domestik di dalam negeri.  Pemerintah juga bisa memberikan pelatihan penjualan barang secara online bagi UMKM.

“Stimulus dan pelatihan ini akan membuat UMKM bisa tetap bertahan di tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Mereka bisa tetap berproduksi dan memasarkan barangnya dari rumah ke rumah. Dengan cara itu pertumbuhan ekonomi tetap terjaga dengan baik, dan ekonomi Indonesia tidak semakin terpuruk jauh,” kata Saifullah kepada media, Selasa (19/5/2020).

Sementara itu kebijakan yang menurutnya berpotensi memberikan dampak negatif adalah adanya wacana Bank Indonesia untuk mencetak uang dalam jumlah besar yaitu Rp 600 triliun. Syaifullan yang juga merupakan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR ini mewanti-wanti pemerintah agar tidak terburu-buru mencetak uang dalam jumlah besar. Sebab ini sangat berbahaya bagi perekonomian nasional.

“Pencetakan uang yang berlebihan tanpa underlying berpotensi munculnya krisis ekonomi baru, hiper inflasi yang parah, seperti yang terjadi pada tahun 1998 dan tahun 1965. Pada tahun 1965, pencetakan uang juga bertujuan menyelamatkan ekonomi yang tengah terpuruk, namun hal itu malah menyebabkan hiperinflasi yang sangat parah yang ujungnya berakibat kepada kejatuhan Seokarno. Hal ini harus dihindari,” pinta Syaifullah.