Bom Bunuh Diri Makassar, PPP: Jangan Jadi Stigmatisasi Kelompok Islam Mana Pun

Bom Bunuh Diri Makassar, PPP: Jangan Jadi Stigmatisasi Kelompok Islam Mana Pun

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengutuk ledakan bom bunuh diri yang diduga dilakukan 2 orang terjadi di depan Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan, pagi tadi. PPP meminta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Detasemen Khusus (Densus) 88 untuk melakukan tindakan tegas terukur terhadap jaringan terorisme.
“PPP mengutuk aksi terorisme yang dilakukan di Gereja Katedral Makassar. Untuk itu, PPP meminta agar Densus 88 Polri beserta BNPT segera melakukan tindakan-tindakan terukur terhadap jaringan terorisme terkait,” kata Waketum PPP Arsul Sani melalui pesan singkat, Minggu (28/3/2021).

Arsul menerangkan peristiwa bom ini menyadarkan semua pihak, terutama aparat keamanan, untuk tidak lengah. Sebab, kata Arsul, ancaman terorisme itu nyata dan ada di sekitar masyarakat.

“Peristiwa ini sekali lagi memberikan pesan bahwa kita semua, khususnya aparatur keamanan, tidak boleh lengah terhadap potensi ancaman terorisme, ancaman itu rill,” ucap Arsul.

Kendati demikian, Wakil Ketua MPR RI ini meminta masyarakat tidak menstigmatisasi peristiwa bom yang terjadi itu dengan kelompok Islam mana pun.

“Namun sebagai partai Islam, PPP sekali lagi juga ingin meminta agar jangan peristiwa ini menjadi titik untuk menstigmatisasi kelompok Islam manapun atas dasar prejudice semata,” ungkapnya.

Sebelumnya, bom bunuh diri meledak di depan Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Akibat ledakan itu, 14 orang mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit.

Polisi menduga jumlah pelaku dalam aksi bom bunuh diri itu sebanyak 2 orang. Kedua pelaku berboncengan menggunakan sepeda nomor dengan pelat nomor DD-5984-ND. Setelah pelaku berada di pintu Gereja Katedral Makassar, ledakan terjadi.

“Jadi setelah kita lakukan cek TKP kemudian kita mencari beberapa informasi yang berkaitan dengan ledakan tadi memang kita mendapatkan informasi bahwa ada 2 orang yang berboncengan menggunakan kendaraan roda dua,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono kepada wartawan, Minggu (28/3).

Diketahui, ledakan terjadi pada pukul 10.28 Wita. Saat ledakan terjadi, sejumlah jemaat gereja tengah beribadah di lokasi. Selain potongan tubuh manusia, di lokasi kejadian saat ini tampak sejumlah korban luka dievakuasi dan dilarikan ke rumah sakit.

Detikcom

PPP Dorong Pembahasan RUU Minol Dipercepat

PPP Dorong Pembahasan RUU Minol Dipercepat

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengapresiasi masuknya Rancangan Undang-Undang Larangam Minuman Beralkohol (RUU Minol) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. RUU tersebut merupakan inisiatif Fraksi PPP sejak 2009.

“Keberadaan UU larangan minuman beralkohol diharapkan dapat menciptakan ketertiban, mengurangi dampak buruk bagi kesehatan, sosial, serta ancaman jiwa,” ujar Sekretaris Jenderal PPP Arwani Thomafi lewat keterangan resminya, Sabtu (13/3).

Dorongan untuk mempercepat pembahasan RUU Minol juga merupakan salah satu rekomendasi hasil dari rapat pimpinan nasional (Rapimnas) I PPP. Sebab, ada urgensi dari undang-undang tersebut jika disahkan nanti.

“PPP mendorong DPR dan pemerintah dapat mempercepat pembahasan RUU Larangan Minuman Beralkohol ini. Kami mengharapkan RUU Larangan Minuman Beralkohol dapat disahkan pada tahun 2021 ini,” ujar Arwani.

Rapimnas I PPP juga mendorong pemerintah untuk senantiasa konsisten menerapkan tracing, testing, dan treatment (3T) dalam pencegahan penyebaran Covid-19. Sebab, pandemi belumlah berakhir.

“Terlebih, keberadaan varian baru Covid-19 jenis B117 yang terkonfirmasi telah menjangkiti beberapa warga Indonesia harus diantisipasi dengan sigap oleh pemerintah agar tidak menyebar masif kepada masyarakat,” ujar Arwani.

Program vaksinasi yang dilakukan pemerintah harus didukung penuh sebagai bagian ikhtiar menciptakan herd immunity di masyarakat meskipun masih terdapat fakta adanya penolakan dan keengganan sebagian masyarakat. “Sosialisasi lebih masif tentang keamanan dan kehalalan vaksin ini harus lebih ditingkatkan. Upaya ini semata-mata untuk merealisasikan target vaksin terhadap 181,5 juta penduduk Indonesia,” ujar Arwani.

Republika

Ketum Suharso Ungkap ‘Organisasi Perang’ PPP Hadapi Pemilu 2024

Ketum Suharso Ungkap ‘Organisasi Perang’ PPP Hadapi Pemilu 2024

PPP mengadakan rapat pimpinan nasional (rapimnas) I tahun 2021. Ketua Umum (Ketum) PPP Suharso Monoarfa mengungkapkan strategi partai yang dia pimpin dalam menyongsong Pemilu 2024.
Dalam paparannya, Suharso mengatakan PPP telah menyiapkan 10 departemen yang akan berkaitan dengan anak muda. Ke-10 departemen tersebut, yakni Departemen Generasi Z Kreatif, Karya Milenial, Pengentasan Dhuafa, Merdeka Belajar, Aksi Sosial, Indonesia Sehat, Olahraga, Merawat Kebudayaan, Promosi Daerah, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

“Nah ini lah organisasi perang kami untuk memenangkan Pemilu 2024,” ujar Suharso, dalam paparannya di Rapimnas I PPP, yang disiarkan secara virtual, Jumat (12/3/2021).

Suharso menjelaskan ke-10 departemen tersebut akan menjadi alat bagi Ketua Elektoral PPP. Ia mengatakan kader yang mengisi departemen itu harus memiliki apa yang disebut 5G.

“Duta besar duta besar ini memenuhi kriteria 5G. 5G itu adalah, pertama good looking, dia gaul, dia bisa saja menjadi youtuber dan seterusnya. Kemudian ketiga, dia itu adalah google student, kemudian yang paling penting itu genahnya, itu, genah itu, benarnya,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Suharso menurutkan pemilih di Pemilu 2024 akan didominasi oleh kalangan milenial dan generasi Z. Karenanya, PPP mulai menggencarkan kehadiran departemen yang menaungi kalangan muda.

“Pemilih tahun 2024 itu sekitar hampir 60 persen adalah generasi muda, Gen Z. Gen Z itu ada sekitar 24 persen, adalah mereka yang untuk pertama kali ikut pemilu. Ini akibat dari bonus demografi. Ditambah generasi milenial yang mencoblos untuk yang kedua kali,” terang Suharso.

“Jadi dengan demikian jumlahnya luar biasa anak-anak muda itu,” sambungnya.

Selain itu, Suharso berharap Rapimnas I PPP dapat menjadi sosialisasi menjelang musyawarah wilayah (muswil) PPP. Dia ingin Muswil PPP berjalan secara tentram dan damai.

“Kalau ada sesuatu yang harus kita bahas, ya kita bahas, setengah kamar, sepertiga kamar, seperempat kamar, monggo. Kita selesaikan dengan mulus,” sebut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional itu.

“Kita tidak ingin sekecil apapun ruang yang setitik atau sebesar nila mengganggu PPP ini. Kita sudah lelah dengan hal itu. Ya Pak Djan Faridz? Kita ingin partai ini, namanya saja merawat persatuan dan pembangunan,” imbuhnya.

Detikcom

Kemenkumham Teken SK Kepengurusan Baru PPP, Ini Susunannya

Kemenkumham Teken SK Kepengurusan Baru PPP, Ini Susunannya

Kementerian Hukum dan HAM telah meneken surat keputusan (SK) terkait kepengurusan baru Partai Persatuan Pembangunan ( PPP) dengan ketua umum Suharso Monoarfa dan sekretaris jenderal Arwani Thonafi. Direktur Jendral Administrasi Hukum Negara Kementerian Humum dan HAM, Cahyo R Muzar menyerahkan SK tersebut kepada Arwani dan Wasekjen PPP Idy Muzayyad, Selasa (9/3/2021).

Idy mengatakan, susunan kepengurusan PPP yang tercantum dalam SK tersebut telah merangkul semua elemen PPP, baik elemen fusi partai, ormas keagamaan dan lainnya. “PPP siap mengarungi kontestasi demokrasi di Indonesia, bermodalkan susunan kepengurusan yang solid, kompeten, dan kreatif,” kata Idy dalam keterangan tertulis, Selasa.

Ia menuturkan, susunan kepengurusan kali ini lebih ramping dan mengkombinasikan antara pengurus lama dengan kader-kader muda yang inovatif guna berjuang bersama-sama membesarkan PPP. “Semua elemen partai bersatu untuk berjaya di 2024 mendatang. Banyak tokoh potensial kembali untuk membesarkan partai kabah ini seperti KH Musthofa Aqil Sirodj, HM Mardiono, H Djan Farid, KH Abdullah Ubab Maimoen, KH DR Afifuddin Muhajir, KH Muhyiddin Ishaq dan tokoh lainnya yang mendapatkan posisi strategis di partai,” ujar Idy.

Berikut susunan pimpinan Majelis DPP PPP 2020-2025:

Majelis Kehormatan
Ketua: H. Zarkasih Nur
Anggota: H. Djan Faridz
Anggota: K.H. Abdullah Ubab Maimoen
Anggota: Hj. Mahfudhoh Aly Ubaid
Anggota: H. Emron Pangkapi
Anggota: H. Hasrul Azwar

Majelis Syariah
Ketua : K.H. M. Mustofa Aqil Siroj
Wakil Ketua: K.H. Muslih Z.A
Wakil Ketua: K.H. D.R Afifuddin Muhajir
Wakil Ketua: K.H. Muhyiddin Ishaq
Wakil Ketua: K.H. Ahmad Haris Shodaqoh
Wakil Ketua: K.H. Lukman Hakim Hasibuan
Wakil Ketua: K.H. M. Samsul Arifin
Wakil Ketua: K.H. Mahin Toha
Wakil Ketua: K.H. Bahrul Ilmi
Wakil Ketua: K.H. Khairul Fuad
Wakil Ketua: K.H. Habib Ihsanudin
Wakil Ketua: K.H. Mursyid Qori
Wakil Ketua: K.H Abdul Rahman Assegaf Puang Makka
Wakil Ketua: Habib Ahmad Alhabsy
Wakil Ketua: K.H Agus Masruri
Wakil Ketua: K.H Muhsin Nurhadi
Sekretaris Drs. H Choirul Sholeh Rasyid,
Wakil Sekretaris: Dr. K.H. Fadlolan Musyaffa’
Wakil Sekretaris: K.H. Otong Badrudin,
Wakil Sekretaris: H. Mahbub Zaki

Majelis Pertimbangan
Ketua: H. M. Mardiono
Wakil Ketua: Hj. Wardatul Asriyah
Wakil Ketua: H. Hafidz Ma’soem
Wakil Ketua: H. Nu’man Abdul Hakim
Wakil Ketua: Anang Iskandar
Wakil Ketua: Syahrial Agamas
Sekretaris: H. Sy. Anas Thahir
Wakil Sekretaris: H. Usman M. Tokan Wakil
Sekretaris: Hj. Hizbiyah Rochim

Majelis Pakar
Ketua: Prijono Tjiptoherijanto
Wakil Ketua: H. Abdullah Syarwani
Wakil Ketua: Alihardi Kiaidemak
Wakil Ketua: H. Anwar Sanusi
Wakil Ketua: Sudirman Numba
Wakil Ketua: Ariza Agustina
Sekretaris: H. Aunur Rofiq
Wakil Sekretaris: Fahrudin Salim
Wakil Sekretaris: Usni Hasanudin

Mahkamah Partai
Ketua: Ade Irfan Pulungan
Ketua Pengganti: Siti Yulia Irfany Syarifuddin
Sekretaris: Syarifuddin Anggota: Hj. Siti Nurmila
Anggota: Abdullah Mansyur

Susunan Pengurus Harian DPP PPP
1. Ketua Umum: H. Suharso Monoarfa
2. Wakil Ketua Umum: H. Arsul Sani
3. Wakil Ketua Umum: Hj. Ermalena
4. Wakil Ketua Umum: H.M. Amir Uskara
5. Wakil Ketua Umum: H.M. Musyaffa’ Noer
6. Wakil Ketua Umum: H. Zainut Tauhid Sa’adi
7. Sekretaris Jenderal: H. M. Arwani Thomafi
8. Wakil Sekretaris Jenderal: Idy Muzayyad
9. Wakil Sekretaris Jenderal: Hj. Qonita Lutfiyah
10. Bendahara Umum: Surya Batara Kartika
11. Bendahara Umum: H. Lukman Yani

Bidang Fungsional
12. Ketua: H. Achmad Baidowi
13. Ketua: M. Qoyum Abdul Jabbar
14. Ketua: H. Syaifullah Tamliha
15. Ketua: H. Rendhika D. Harsono
16. Ketua: Nyoman Anjani
17. Ketua: Jafaruddin Harahap

Bidang Isu Strategis
18. Ketua: Hj. Illiza Sa’adudin Djamal
19. Ketua: Hj. Warti’ah
20. Ketua: H. Andi Surya Wijaya
21. Ketua: H. Joko Purwanto
22. Ketua: Ema Umiyyatul Chusnah
23. Ketua: K.H. Rojih Ubab Maimoen
24. Ketua: H. Hasan Mulachela
25. Ketua: Hj. Atik Heru Maryanti
26. Ketua: Hj. Irene Rusli Halil
27. Ketua: Dr. H. Syamsurizal
28. Ketua: Rina Fitri
29. Ketua: H. Patrika

Susunan Bidang Pemenangan Daerah Pemilihan (Dapil)
30. Ketua: H. Hilman Ismail Matareum
31. Ketua: Audy Joinaldy
32. Ketua: H. Dony Ahmad Munir
33. Ketua: Farhan Hasan Al Amri
34. Ketua: Syarifah Amelia
35. Ketua: Nadya Hasna Humaira
36. Ketua: Najah Fitri Ani Gayo
37. Ketua: H. Hendra Kusumah
38. Ketua: Adhika Ardana Falian
39. Ketua: Hj. Dewi Arimbi Soeharto Alamsjah
40. Ketua: H. Abdul Hakim Hidayat
41. Ketua: H. Komaruddin Thaher
42. ketua: Muhammad Yunus Razak
43. Ketua: Ainul Yaqin
44. Ketua: Chairunnisa Yusuf
45. Ketua: Yudhistira Raditya Soesatyo
46. Ketua: Sarah Larasati

Kompas

PPP: Jika Hilangkan Frasa Agama, PJPN Langgar Konstitusi

PPP: Jika Hilangkan Frasa Agama, PJPN Langgar Konstitusi

Wakil Ketua Umum PPP Arsul angkat bicara mengenai kabar hilangnya frasa agama dalam rancangan Peta Jalan Pendidikan Nasional (PJPN) 2020-2035.

Hal tersebut pun sudah mendapat sorotan dari berbagai ormas Islam, antara lain Muhammadiyah, NU dan MUI.

Karenanya sebagai parpol koalisi pemerintahan, PPP mengkritisi rancangan PJPN tersebut.

“Jika frasa agama tersebut nantinya benar-benar dihilangkan dari PJPN, maka ini bisa diartikan bahwa Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melanggar konstitusi kita, yakni UUD Negara Republik Indonesia (NRI) Tahun 1945,” ujar Arsul, ketika dihubungi Tribunnews.com, Senin (8/3/2021).

Wakil Ketua MPR RI ini mengutip bunyi Bab XIII tentang Pendidikan Dan Kebudayaan, Pasal 31 khususnya ayat 3 dan 4 UUD NRI Tahun 1945.

Dalam ayat 4 tersebut ditegaskan bahwa Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Sedang di ayat 3, ditegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Arsul menjelaskan dalam kesepakatan bernegara, agama adalah satu faktor yang inherent dalam banyak bidang kehidupan berbangsa, bernegara dan berpemerintahan.

“Meskipun negara ini kita sepakati bukan negara agama, tetapi juga bukan negara sekuler yang dasarnya memisahkan agama dengan negara,” ungkap dia.

Untuk itu, Arsul mengingatkan agar para pejabat pemerintahan, apalagi yang bertanggung jawab di bidang pendidikan anak-anak bangsa, agar selalu melihat kembali kesepakatan-kesepakatan bernegara ketika NKRI akan dibentuk.

Dengan demikian, kata dia, dalam menetapkan kebijakan pemerintahan tidak menggunakan ataupun dipengaruhi paradigma negara sekuler yang tidak menempatkan agama sebagai faktor dalam pengambilan kebijakan dan keputusan.

Lebih lanjut, Arsul Sani menegaskan PPP sebagai bagian dari koalisi pemerintahan meminta kepada Mendikbud dan jajarannya untuk tidak menghilangkan frasa agama dalam PJPN 2020 – 2035. “Ini bagian dari taat berkonstitusi dalam pemerintahan kita,” tandasnya.

TribunNews