Politikus PPP Tak Setuju Pemberian Fasilitas Hotel Bintang 3 ke Wakil Rakyat yang Isolasi Mandiri

Politikus PPP Tak Setuju Pemberian Fasilitas Hotel Bintang 3 ke Wakil Rakyat yang Isolasi Mandiri

Anggota Komisi IX DPR RI Anas Thahir tak setuju dengan rencana Sekretariat Jenderal DPR RI yang akan memberikan fasilitas terhadap para wakil rakyat untuk menjalani isolasi mandiri di hotel bintang 3. Hal ini dinilai dapat memicu kecemburuan sosial di masyarakat.

“Karena pada dasarnya semua warga harus memiliki akses yang sama pada fasilitas kesehatan,” kata Anas dalam keterangan tertulis, Rabu (28/7/2021).

Menurut dia, anggota DPR yang positif Covid-19 masih bisa menggunakan fasilitas rumah dinas.

“Cukup representatif untuk tempat isolasi mandiri karena memang tidak kontak langsung dengan masyarakat dan memiliki halaman yang cukup luas untuk aktivitas di ruangan tanpa berinteraksi langsung dengan orang lain,” ujarnya.

Politikus PPP itu mengimbau agar anggaran yang diperuntukkan sewa hotel berbintang lebih baik dialihkan untuk keperluan yang lebih penting. Sebab, kini banyak masyarakat yang perekonomian sedang mengalami kesulitan akibat terdampak Covid-19.

“Kondisi anggaran negara sedang tidak baik, tidak perlu DPR membebani anggaran negara hanya untuk fasilitas isoman,” kata dia.

Sebelumnya, seluruh anggota DPR yang terkonfirmasi positif Covid-19 dan dinyatakan tanpa gejala kini bisa mendapatkan fasilitas untuk isolasi mandiri di hotel bintang 3.

Hal itu tertuang dalam surat bernomor SJ/09596/SETJEN DPR RI/DA/07/2021 yang ditandatangani Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar Senin (26/7/2021).

KompasTV

Covid-19 Melonjak, PPP Minta Pemerintah Perbaiki Komunikasi

Covid-19 Melonjak, PPP Minta Pemerintah Perbaiki Komunikasi

Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani meminta seluruh pejabat pemerintahan memperbaiki komunikasi publik di tengah penanganan lonjakan pandemi virus corona (Covid-19).
“[Saya] meminta agar di tengah pandemi Covid-19 yang masih tinggi ini, para pejabat tinggi pemerintahan memperbaiki gaya maupun konten komunikasi publiknya,” kata Arsul dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu (17/7).

Arsul mencontohkan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves), Luhut Panjaitan yang tak konsisten. Luhut sempat menyatakan kasus Covid-19 terkendali, namun kemudian menyebut Covid-19 varian Delta tak terkendali.

Selain itu, Arsul juga mencontohkan pernyataan salah seorang pejabat pemerintahan yang mengaku tak menduga Covid-19 akan naik begitu cepat, namun belakangan pejabat pemerintahan lain menyampaikan bahwa pemerintah sudah menduga kasus Covid-19 akan naik.

Termasuk, kata Arsul, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, tentang darurat militer yang kemudian dikoreksi oleh Kantor Staf Kepresidenan (KSP).

Arsul menuturkan komunikasi publik jajaran pemerintahan harus diperbaiki agar wibawa pemerintah terjaga, khususnya terkait konsistensi dan ketepatan konten dalam mengatasi Covid-19.

“Jajaran pemerintahan juga jangan membuka ruang yang mengurangi apresiasi publik terhadap ikhtiar tersebut dengan konten dan gaya komunikasi publik yang tidak konsisten dan tidak pas,” ujarnya.

Wakil ketua MPR itu menyebut komunikasi publik pemerintah sebenarnya sudah mengalami perbaikan beberapa waktu lalu. Namun, masalah komunikasi publik tersebut muncul kembali di tengah peningkatan kasus Covid-19 saat ini.

Arsul mengakui bahwa hal ini bisa saja muncul karena karakter asli pejabat tertentu yang sulit berubah.

“Tapi, kalau urusan komunikasi publik ini tidak mau berubah ya jangan berharap wibawa pemerintah akan tetap baik,” katanya.

Hingga kemarin, total kasus positif Covid-19 di Indonesia mencapai 2.780.803. Dari jumlah itu, sebanyak 2.204.491 orang sembuh, 71.397 orang meninggal dunia, dan 504.915 orang dalam perawatan ataupun isolasi mandiri.

Pemerintah berencana memperpanjang PPKM Darurat yang sudah berlaku sejak 3 Juli lalu. Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan PPKM Darurat akan diperpanjang hingga akhir Juli.

Menurutnya, perpanjangan PPKM Darurat sudah diputuskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Rapat Kabinet Terbatas.

CNNIndonesia

Songsong Pemilu 2024, PPP Genjot Konsolidasi Nasional

Songsong Pemilu 2024, PPP Genjot Konsolidasi Nasional

DPP PPP menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) secara marathon mulai April 2021 hingga awal Juni mendatang.

Selain untuk menentukan kepengutusan DPW yang baru periode 2021-2026, Muswil menjadi ajang konsolidasi nasional guna menyongsong Pemilu 2024 mendatang.

Sekjen DPP PPP Arwani Thomafi menjelaskan bahwa Muswil merupakan salah satu langkah untuk melakukan konsolidasi nasional melalui penguatan elektoral.

Arwani yakin Muswil yang menerapkan sistem formatur dalam memilih Ketua DPW dan menentukan kepengurusan DPW akan menghasilkan kepengurusan wilayah yang kuat.

Para Ketua dan pengurus DPW selanjutnya akan melakukan langkah-langkah nyata dalam rangka pemenangan Pemilu 2024.

“PPP sengaja melakukan konsolidasi sejak dini dalam mempersiapkan pemenangan pemilu 2024 mendatang. Kepengurun DPW yang kuat di 34 Provinsi merupakan sebuah modal besar dalam mencapai kejayaan PPP kembali,” ujar Arwani, kepada wartawan, Sabtu (22/5/2021).

Ia menambahkan proses pergantian kepengurusan DPW berjalan lancar dengan mengedepankan asas musyawarah dan mufakat.

Proses kaderisasi kepengurusan pun berjalan dengan baik, karena semua unsur kader PPP di semua daerah menyadari bahwa sekaranglah saatnya untuk membesarkan PPP kembali.

“Konsolidasi dan soliditas kader saat ini terlihat nyata dari tingkat pusat hingga daerah. Konsolidasi ini setidaknya terlihat di setiap DPW PPP yang sudah menggelar Muswil seperti Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Barat dan lainnya,” kata Arwani.

Pada akhir pekan ini, Muswil juga akan diselenggarakan di Sulawesi Selatan, Gorontalo, Bengkulu. Kemudian diikuti oleh Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, dan semua provinsi lainnya.

“Setelah berkeliling ke berbagai daerah, kami melihat semua kader memiliki semangat yang sama untuk membesarkan partai. Saat ini sudah tidak ada celah perpecahan. Semua kader akan bergerak bersama untuk membesarkan partai,” jelasnya.

Lebih lanjut, Arwani menyebutkan DPP PPP juga memiliki program yang terstruktur dan terukur guna mencapai target pemenangan Pemilu 2024 mendatang.

Bom Bunuh Diri Makassar, PPP: Jangan Jadi Stigmatisasi Kelompok Islam Mana Pun

Bom Bunuh Diri Makassar, PPP: Jangan Jadi Stigmatisasi Kelompok Islam Mana Pun

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengutuk ledakan bom bunuh diri yang diduga dilakukan 2 orang terjadi di depan Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan, pagi tadi. PPP meminta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Detasemen Khusus (Densus) 88 untuk melakukan tindakan tegas terukur terhadap jaringan terorisme.
“PPP mengutuk aksi terorisme yang dilakukan di Gereja Katedral Makassar. Untuk itu, PPP meminta agar Densus 88 Polri beserta BNPT segera melakukan tindakan-tindakan terukur terhadap jaringan terorisme terkait,” kata Waketum PPP Arsul Sani melalui pesan singkat, Minggu (28/3/2021).

Arsul menerangkan peristiwa bom ini menyadarkan semua pihak, terutama aparat keamanan, untuk tidak lengah. Sebab, kata Arsul, ancaman terorisme itu nyata dan ada di sekitar masyarakat.

“Peristiwa ini sekali lagi memberikan pesan bahwa kita semua, khususnya aparatur keamanan, tidak boleh lengah terhadap potensi ancaman terorisme, ancaman itu rill,” ucap Arsul.

Kendati demikian, Wakil Ketua MPR RI ini meminta masyarakat tidak menstigmatisasi peristiwa bom yang terjadi itu dengan kelompok Islam mana pun.

“Namun sebagai partai Islam, PPP sekali lagi juga ingin meminta agar jangan peristiwa ini menjadi titik untuk menstigmatisasi kelompok Islam manapun atas dasar prejudice semata,” ungkapnya.

Sebelumnya, bom bunuh diri meledak di depan Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Akibat ledakan itu, 14 orang mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit.

Polisi menduga jumlah pelaku dalam aksi bom bunuh diri itu sebanyak 2 orang. Kedua pelaku berboncengan menggunakan sepeda nomor dengan pelat nomor DD-5984-ND. Setelah pelaku berada di pintu Gereja Katedral Makassar, ledakan terjadi.

“Jadi setelah kita lakukan cek TKP kemudian kita mencari beberapa informasi yang berkaitan dengan ledakan tadi memang kita mendapatkan informasi bahwa ada 2 orang yang berboncengan menggunakan kendaraan roda dua,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono kepada wartawan, Minggu (28/3).

Diketahui, ledakan terjadi pada pukul 10.28 Wita. Saat ledakan terjadi, sejumlah jemaat gereja tengah beribadah di lokasi. Selain potongan tubuh manusia, di lokasi kejadian saat ini tampak sejumlah korban luka dievakuasi dan dilarikan ke rumah sakit.

Detikcom

PPP Dorong Pembahasan RUU Minol Dipercepat

PPP Dorong Pembahasan RUU Minol Dipercepat

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengapresiasi masuknya Rancangan Undang-Undang Larangam Minuman Beralkohol (RUU Minol) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. RUU tersebut merupakan inisiatif Fraksi PPP sejak 2009.

“Keberadaan UU larangan minuman beralkohol diharapkan dapat menciptakan ketertiban, mengurangi dampak buruk bagi kesehatan, sosial, serta ancaman jiwa,” ujar Sekretaris Jenderal PPP Arwani Thomafi lewat keterangan resminya, Sabtu (13/3).

Dorongan untuk mempercepat pembahasan RUU Minol juga merupakan salah satu rekomendasi hasil dari rapat pimpinan nasional (Rapimnas) I PPP. Sebab, ada urgensi dari undang-undang tersebut jika disahkan nanti.

“PPP mendorong DPR dan pemerintah dapat mempercepat pembahasan RUU Larangan Minuman Beralkohol ini. Kami mengharapkan RUU Larangan Minuman Beralkohol dapat disahkan pada tahun 2021 ini,” ujar Arwani.

Rapimnas I PPP juga mendorong pemerintah untuk senantiasa konsisten menerapkan tracing, testing, dan treatment (3T) dalam pencegahan penyebaran Covid-19. Sebab, pandemi belumlah berakhir.

“Terlebih, keberadaan varian baru Covid-19 jenis B117 yang terkonfirmasi telah menjangkiti beberapa warga Indonesia harus diantisipasi dengan sigap oleh pemerintah agar tidak menyebar masif kepada masyarakat,” ujar Arwani.

Program vaksinasi yang dilakukan pemerintah harus didukung penuh sebagai bagian ikhtiar menciptakan herd immunity di masyarakat meskipun masih terdapat fakta adanya penolakan dan keengganan sebagian masyarakat. “Sosialisasi lebih masif tentang keamanan dan kehalalan vaksin ini harus lebih ditingkatkan. Upaya ini semata-mata untuk merealisasikan target vaksin terhadap 181,5 juta penduduk Indonesia,” ujar Arwani.

Republika