PPP.OR.ID, Jakarta – Komisi II DPR Ahmad Baidowi menyesalkan penemuan 103 WNA yang memiliki e-KTP masuk dalam DPT. Padahal, sebenarnya dengan jumlah 103 WNA yang ditemukan tak akan berdampak spesifik pada perolehan suara nantinya.
“Patut disayangkan, karena ada keteledoran dalam pelaksanaan teknis di lapangan. Karena menyangkut isu sensitif jadi ramai, padahal jumlahnya hanya 103 orang dan tak berpengaruh terhadap perolehan suara,” ungkap Baidowi, Selasa (5/3).
Waksekjen PPP itu juga meminta pemerintah dan KPU untuk segera mengecek e-KTP milik WNA lainnya agar tidak ada lagi yang masuk ke dalam DPT. Berdasarkan data dari Dukcapil, setidaknya ada 1.680 WNA yang memiliki e-KTP.
“Jika hal ini dibiarkan, maka akan menjadi persoalan yang panjang. Untuk itu, memang harus segera dicoret dari DPT. Selain itu, WNA lainnya yang mendapatkan e-KTP harus dikroscek ulang dan dipastikan betul tidak masuk DPT,” jelas Baidowi.
Baidowi mengungkapkan pihaknya berencana memanggil Kemendagri, KPU, dan Bawaslu untuk mengklarifikasi polemik e-KTP ini. Termasuk juga memanggil Mendagri Tjahjo Kumolo.
“Komisi II sudah mengagendakan pemanggilan Mendagri, KPU, Bawaslu untuk membahas hal ini. Termasuk juga persiapan pemilu. Kami jadwalkan minggu depan mereka akan diundang ke DPR untuk diklarifikasi,” tutur dia.
Polemik ditemukannya Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki e-KTP berujung panjang, setelah ditemukan di sejumlah daerah. Kini Dukcapil Kemendagri bersama KPU dan Bawaslu menemukan ada 103 WNA yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019.
103 WNA yang masuk DPT tak hanya berdasarkan NIK saja, tetapi juga data secara keseluruhan yang ada di e-KTP mereka. (sk)
The post Wasekjen PPP Sesalkan WNA Masuk DPT appeared first on PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN.
