Ketua Majelis Pertimbangan DPW PPP Jawa Timur KH. A Hafidz Ma’some berharap Muktamar IX PPP bisa dijadikan wadah untuk merorientasi gerak politik partai. Menurutnya, di era multipartai dan kemajuan teknologi informasi saat ini, harus menjadi renungan bagi PPP menyongsong masa depan.
“Sudah sepantasnya PPP segera beradaptasi dengan kemajuan teknologi informasi dan munculnya generasi milenial yang mulai banyak mengisi ruang publik,” kata KH. A Hafidz Ma’soem dalam keterangan tertulis, Senin (7/12/2020).
Walaupun begitu, ia tetap meminta PPP tetap berpegang teguh pada garis perjuangan sebagai partai berasaskan Islam. PPP perlu menjadikan para ulama sebagai komando dalam perjuangan yang dilakukan di bidang politik.
“Bahasa sederhananya, dalam struktur dan kultur politik PPP ke depan, harus mampu menyambungkan harapan, cita-cita, visi, dan misi perjuangan Islam yang digagas ulama dalam jiwa dan gerak langkah generasi milenial. Di sinilah arti penting kaderisasi dan regenerasi,” tambahnya.
Untuk itulah katanya, Muktamar PPP harus benar-benar tegas menggaungkan jati dirinya dengan menyiarkan Islam rahmatan lil alamin. Di sisi lain, ia mengatakan Muktamar harus menarik dan memberikan ruang bagi generasi milenial yang berlatar belakang santri tradisional yang selama ini jadi basis dan konstituen PPP, juga Islam moderat di perkotaan. Karena merekalah yang akan mampu menjawab tantangan masa depan dan kompetisi politik yang berat.
“Sebagai partai berjati diri Islam, PPP harus menjadi inisiator dan penggerak utama dalam menampilkan wajah Islam yang ramah, toleran, dan moderat. Sebagai partai warisan ulama, PPP ke depan harus mampu mencitrakan Islam Indonesia sebagai Islam yang rahmatan lil alamin, teguh dalam menjaga keutuhan NKRI,” ungkapnya.
Ia menegaskan kalau PPP harus dibangun menjadi partai Islam modern, dengan manajemen profesional, dan diisi SDM muda berkualitas yang paham akan perkembangan zaman.
Dikatakannya juga munculnya paham Islam transnasional harus menjadi PR bersama bagi kader PPP sebagai partai warisan ulama PPP harus menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Diketahui, Muktamar IX PPP yang digelar pada 18-21 Desember 2020 dengan sistem zonasi dan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Di antaranya adalah dengan menerapkan 3M yaitu memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.
Selain itu, semua calon peserta Muktamar PPP harus melakukan tes PCR (polymerase chain reaction test) atau usap. Diharapkan 3-5 hari sebelumnya mereka melakukan PCR dan membawanya ke Makassar.
