PPP.OR.ID, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI, Achmad Baidowi menghormati kebijakan politik Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memoratorium pemekaran daerah. Ia beralasan perlu dilakukan evaluasi terhadap pembentukan daerah otonomi baru.
Baidowi mengatakan, tujuan pembentukan otonomi baru agar rentang kendali pemerintah lebih dekat kepada masyarakat seperti publik. Namun jika kenyataannya kemudian otonomi tidak sesuai dengan yang diharapkan, untuk apa diteruskan.
Menurutnya, momen moratorium ini juga baik agar tidak memberi harapan palsu bagi masyarakat. Komisi II DPR juga banyak mendapat proposal pemekaran. Namun Baidowi mengaku pihaknya yang dalam hal ini Anggota DPR tidak membahas hal tersebut, karena adanya kebijakan dari pemerintah.
Dalam otonomi daerah, demikian Baidowi, setidaknya ada empat hal yang terjadi. Pertama, ketika daerah dimekarkan maka daerah induknya mati dan daerah yang baru hidup. Seperti pemekaran Kota Bau-Bau dari Buton. Dimana saat ini Kota Bau-Bau tumbuh melesat dan Kota Buton mati.
Kedua, adanya pemekaran daerah induk yang maju dan daerah pemekarannya tetap tidak maju. Baidowi menyontohkan Kalimantan Utara yang berinduk Kalimantan Timur. “Di sana daerah induknya maju, namun pemekarannya stagnan,” ungkap Baidowi.
Ketiga ketika dimekarkan baik daerah induk dan pemekarannya sama-sama tidak maju, dan keempat merupakan hal yang ideal dimana daerah dimekarkan induk dan pemekarannya tetap maju. Untuk kasus ini Baidowi mengambil contoh Kabupaten Malang yang memekarkan Kota Batu, dimana keduanya hidup maju. Begitupun dengan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.
Meski demikian, menurut Baidowi tidak semuanya seperti yang dia sebutkan itu. Banyak pemekaran daerah membebani anggaran daerah, karena lebih banyak kepentingan politik lokal daripada kesejahteraan masyarakat yang diharapkan
Pemekaran daerah banyaknya hanya aspirasi dari politik lokal, sehingga ada keinginan dan ego sentris lokal ingin melakukan otonomi daerah. “Juga dampak dari kebijakan sentralisasi di zaman orde baru,” pungkasnya. (sk)
The post PPP Apresiasi Kebijakan Jokowi Moratorium Pemekaran Daerah appeared first on PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN.
