Pemerataan pembangunan hingga saat ini nampaknya belum sepenuhnya merata di Jawa Timur. Bahkan sulit dipercaya masih ada desa yang belum memiliki Balai Desa dan Polindes kendati Indonesia sudah mereka 75 tahun.
Temuan tersebut terungkap saat anggota DPRD Jatim H Musyaffa’ Noer, MSi menggelar reses kedua tahun 2020 di Desa Panyaringan Kecamatan Pangerangan Kabupaten Sampang pada Rabu (16/9/2020).
Kepala Desa Panyaringan Kecamatan Pangerangan Kabupaten Sampang, Muhammad Abu Hasan mengatakan bahwa kebutuhan yang cukup mendesak untuk memperlancar pelayanan masyarakat adalah keberadaan kantor Desa dan Polindes.
“Selama ini kami menyewa rumah untuk digunakan kantor Desa setahunnya Rp.6 juta. Begitu juga untuk layanan kesehatan seperti posyandu terpaksa nebeng di mushola,” kata Abu Hasan.
Selain Desa Panyaringan, lanjut Abu Hasan masih ada dua Desa lagi di Kecamatan Pangerangan yang belum memiliki Balai Desa. “Sebenarnya sudah kami usulkan ke Pemkab Sampang tapi realisasinya masih menunggu giliran,” terangnya.
Persoalan lain yang butuh perhatian pemerintah yakni perbaikan jalan poros desa, saluran irigasi serta perbaikan sarana dan prasarana pendidikan baik sekolah maupun Pondok Pesantren.
Menanggapi aspirasi tersebut, Musyaffa’ Noer mengaku kaget dan setengah tidak percaya karena Indonesia Merdeka 75 tahun masih ada Desa yang belum memiliki Balai Desa dan Polindes.
“Indonesia merdeka 75 tahun Kantor Kepala Desa nggak ada. Ini bagaimana kepala Desa dan perangkat Desa bisa memberikan layanan pada masyarakatnya,” kata ketua Fraksi PPP DPRD Jatim didampingi Faruk anggota FPPP DPRD Kab Sampang.
Untuk menindaklanjuti temuan tersebut, Musyaffa’ akan mengintruksikan FPPP DPRD Sampang dan FPPP DPRD Jatim untuk membantu dan merealisasikan pembangunan Balai Desa dan Polindes di Desa Panyaringan.
“Kalau perlu akan saya kasih bantuan jasmas DPRD Jatim supaya bisa segera memiliki Balai Desa dan Polindes karena tinggal membangun sebab lahannya sudah ada,” dalih ketua DPW PPP Jatim.
Ia mengaku prihatin, kondisi jalan poros Desa banyak yang rusak dan saluran irigasi juga tidak merata sehingga hal tersebut dapat mempercepat kerusakan jalan.
“Kondisi seperti ini tidak boleh dibiarkan, sudah tidak jamannya ada jalan poros Desa jelek. Ini bisa menghambat kemajuan Desa khususnya sektor perekonomian masyarakat,” ungkap Musyaffa’.
Kalau Dana Desa tidak memungkinkan membiayai perbaikan, maka Pemkab Sampang harus turun tangan karena jalan tersebut menjadi kewenangan Pemkab. “Kalau APBD Kabupaten tidak mencukupi ya berkoordinasi dengan Pemprov Jatim supaya bisa dibantu,” harapnya.
Prinsip itu juga berlaku untuk sektor pendidikan. Menurut anggota Komisi D DPRD Jatim, pemerintah harus bisa memberlakukan yang sama kepada sekolah negeri maupun swasta karena tujuan mereka sama, yakni ikut membantu mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Ekonomi jangan sampai jadi hambatan bagi anak-anak tidak bisa sekolah atau mondok. Pak Lurah harus mendata warganya yang tidak bisa bersekolah kemudian dibantu. Generasi penerus bangsa harus pintar dan cerdas biar Indonesia kedepan semakin maju,” jelas Musyaffa’ Noer.
Provinsi Jawa Timur khususnya di wilayah Madura memiliki banyak pondok pesantren, karena itu Musyaffa’ akan berusaha memperhatikan dan memperjuangkan betul kebutuhan pesantren -pesantren di Madura.
“Sarana dan prasarana pesantren harus diperhatikan, kalau perlu dibantu pemerintah ya akan kita perjuangkan. Saya tahu betul bagaimana kondisi pesantren di Jatim karena saya juga jebolan pesantren,” pungkasnya.
