PPP – Anggota Komisi X DPR RI Reni Marlinawati meminta Pemerintah untuk fokus untuk membenahi sarana dan prasarana (sarpras) pendidikan. Pasalnya, di banyak daerah masih banyak ditemui sarpras yang kurang memadai sehingga memerlukan perbaikan.
Demikian dikemukakan Reni usai meninjau beberapa sekolah di Lampung Timur, Lampung, akhir pekan lalu. Sekolah yang ditinjau dalam rangka kunjungan kerja Komisi X DPR ini diantaranya SDN 1 Tulus Rejo Pekalongan, SMPN 2 Batanghari Nuban, dan SMAN 1 Sukadana. Kunker dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR Sutan Adil Hendra.
“Setelah mengunjungi tiga sekolah ini, saya melihat tiga hal penting. Pertama, masih adanya kekurangan dari sisi infrastruktur, kurang fokusnya pada pemeliharaan mutu pendidikan, dan ada permasalahan dari sisi akses,” jelas Reni.
Ia menilai, SDN 1 Tulus Rejo dari dari sisi guru dan kurikulum sudah cukup memadai. Sekolah yang telah berdiri dari tahun 1960 ini tetap menggunakan Kurikulum KTSP. Sehingga, sisi standar nasional pendidikan, terkait dengan kurikulum dan guru sudah terpenuhi.
“Tetapi gedung sekolahnya sudah sangat tidak memadai. Bangunan sudah sangat lama, karena dibangun pada 1960. Dan hingga sekarang sekolah itu belum direvitalisasi,” kritisi politisi PPP itu.
Sementara untuk SMPN 2 Batanghari Nuban, Reni melihat ada kemubadziran dalam penggunaan gedung. Karena dari lebih dari lima ruang kelas yang ada, hanya terisi tiga ruang kelas. Menghadapi situasi seperti ini, perlu adanya regrouping dalam rombongan belajar (rombel).
“Jadi sebaiknya sekolah ini di regrouping dengan sekolah di sekitarnya. Sehingga gedung yang ada itu bisa digunakan untuk sekolah lainnya, misalnya untuk tingkat SMK. Apalagi lahan kosongnya juga masih cukup luas,” imbuh Reni.
Untuk SMAN 1 Sukadan, Reni mengkritisi laboratorium komputer yang sudah ketinggalam zaman. Akibatnya, sekolah tidak dapat menjalankan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Padahal, sekolah ini juga terletak di ibukota kabupaten.
“Sekolah ini berada di jantung ibukota kabupaten, dan SMA ini sudah menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi. Tahun depan SMA ini harus melaksanakan UNBK,” dorong politisi asal dapil Jawa Barat itu.
Melihat berbagai kondisi sarpras pendidikan di Lampung Timur yang cukup memprihatinkan, Reni meminta adanya perhatian dari pemerintah daerah, agar fokus terhadap proses pendidikan. Karena tanggung jawab pendidikan, sepenuhnya ada di pemerintah daerah.
“Saya kira hal ini harus menjadi fokus perhatian kita. Kenapa demikian, karena sebagus apapun proses pembelajaran, dan sebaik apapun kurikulum diberikan, jika sarpras penunjang ini tidak memadai, akan berefek tidak bagus,” khawatir Reni.
Untuk itu, kedepannya melalui Panja Sarana dan Prasarana Komisi X, ia akan merekomendasikan kepada Pemerintah terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sebesar 70 persen untuk fisik dan 30 persen untuk mutu pendidikan, agar diprioritaskan untuk sekolah-sekolah yang sudah mendesak untuk diberikan bantuan. (Dpp ppp)
