Tak Hanya Politik, PPP Jatim Bekali Kader dengan Wawasan Lingkungan dan Bencana

Tak Hanya Politik, PPP Jatim Bekali Kader dengan Wawasan Lingkungan dan Bencana

Selama tiga hari, 11 hingga 13 November 2019, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan Jawa Timur (PPP Jatim) menggelar kegiatan Pendidikan Politik dan Kaderisasi Satgas Lingkungan Hidup dan Tanggap Bencana di kawasan Gunung Bromo. Ratusan kader PPP Jatim mengikuti pemaparan teori dan melakukan praktik tanggap bencana.

“Ini sebagai wujud tanggap dan kepedulian terhadap kondisi alam di tanah air, yang dalam beberapa bulan belakangan menghadapi cuaca ekstrim,” kata Ketua DPW PPP Jatim, Musyaffa’ Noer.

Ia menjelaskan, cuaca ekstrem itu berupa kemarau panjang yang mengakibatkan kebakaran hutan di sebagian wilayah Indonesia, gempa bumi, dan lain sebagainya. Untuk itu PPP menyiapkan kader-kadernya. “Tidak saja memahami mengenai kehidupan berpolitik, namun juga kesensitifan terhadap lingkungan,” katanya di hadapan ratusan kader, perwakilan dari DPC PPP kabupaten/kota se-Jatim.

Sementara itu Bendahara DPW PPP Jatim, Mahdi menambahkan, melalui kegiatan ini, partainya melakukan berbagai persiapan secara nyata menghadapi kondisi lingkungan yang ada.

“Karena menjaga lingkungan dan tanggap terhadap segala sesuatu yang terjadi di alam tanah air ini adalah wujud dari kecintaan, rasa syukur serta bakti kita terhadap bangsa dan Negara,” kata Mahdi.

Selama pelatihan, kader PPP Jatim tak hanya mendapat materi, yang disampaikan di ruang pertemuan Hotel Bromo Permai. Mereka juga praktik, mendirikam tenda dan bermalam di kaldera lautan pasir Gunung Bromo. (*)

TimesIndonesia

PPP Setuju Usul Tito Karnavian Evaluasi Pilkada Langsung

PPP Setuju Usul Tito Karnavian Evaluasi Pilkada Langsung

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan sepenuhnya sepakat dengan usulan pemerintah, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pilkada langsung.

PPP menilai, biaya tinggi yang selama ini harus dikeluarkan dalam proses Pilkada, menyebabkan terjadinya orientasi balik modal ketika menjabat dan berefek kepada maraknya perilaku koruptif.

“Banyaknya OTT kepala daerah ternyata bermotif sama yakni untuk menutupi biaya politik yang tinggi,” ujar Sekretaris Fraksi PPP DPR RI, Achmad Baidowi lewat keterangan tertulis pada Kamis, 7 November 2019.

Untuk itu, Baidowi mengatakan, evaluasi pelaksanaan Pilkada langsung akan dilihat dari sisi instrumen pembiayaan, misalnya waktu pelaksanaan kampanye yang diperpendek, lalu subsidi ataupun penyediaan saksi oleh negara untuk menciptakan fairness dan penguatan bawaslu dengan menambah satgas money politik.

“Jika ada keberanian, kembalikan pilkada melalui DPRD tapi dengan catatan memperketat pengawasan terhadap money politic di DPRD dengan pengawalan ketat aparat pada setiap anggota DPRD selama tahapan dan proses pemilihan berlangsung,” ujar Baidowi.

Usul mengevaluasi Pilkada langsung ini disampaikan Tito Karnavian dalam rapat dengan Komisi II di Kompleks Parlemen, Senayan, kemarin. Menurut Tito, sistem politik pilkada langsung yang sudah berjalan selama 20 tahun belakangan ini perlu dievaluasi. Dia menuturkan sistem tersebut bermanfaat bagi partisipasi demokrasi, tetapi juga memiliki sisi negatif.

“Kita lihat mudaratnya juga ada, politik biaya tinggi. Kepala daerah kalau enggak punya Rp 30 miliar mau jadi bupati mana berani dia,” kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 6 November 2019.

Saat ditanya usulan apa yang dia punya, Tito mengatakan perlu riset akademik untuk mengkaji dampak positif dan negatif pilkada langsung. Tito tak menjawab apakah kajian itu mengarah ke perubahan sistem pilkada menjadi penunjukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. “Lakukan riset akademik. Kami dari Kemendagri akan melakukan itu,” kata dia.

Politik Tanpa Mahar untuk Pilkada Serentak 2020

Politik Tanpa Mahar untuk Pilkada Serentak 2020

Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa menekankan prinsip politik tanpa mahar untuk mengantisipasi pelanggaran pemilihan kepala daerah (pilkada) yang diselenggarakan pada 2020. “Tidak ada mahar. Kepada kader ini kami tegaskan,” kata Suharso, saat memberikan pembekalan kepada anggota DPRD terpilih beserta seluruh kader PPP se-Riau di Kota Pekanbaru, Ahad, 3 November 2019.

Lelaki yang juga menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju itu, juga menyampaikan strategi yang harus diperkuat PPP agar dapat memenangi Pilkada 2020 pada sembilan kabupaten/kota di Provinsi Riau. “Selama kader kita mampu untuk maju pilkada maka akan kita dorong.” Jika PPP ingin meminang bakal calon dari eksternal partai, juga bisa dilakukan selama berpotensi membesarkan PPP.

Pada Pemilu 2024 target perolehan PPP 10 juta suara atau 40 kursi di DPR RI. “PPP masih eksis,” ujar Suharso. Buktinya, partai kakbah itu lolos dalam pemilu lalu dengan raupan suara 6,4 juta suara (4,25 persen) yang mengantarkan 19 orang kadernya menjadi anggota DPR RI. Meski hasil Pemilu 2019 ini menempatkan partai berlambang Kakbah tersebut di urutan terakhir perolehan kursi di parlemen, namun PPP masih dapat mengisi kursi pimpinan komisi masih ada.

“Salah satunya yakni Komisi II, kami juga mendapat kursi wakil ketua komisi yang memiliki ruang lingkup kerja di bidang pemerintahan dan otonomi daerah, termasuk KPU, Bawaslu yang menjadi mitra kerjanya,” ujarnya lagi.

Dengan terpilihnya kader terbaik PPP duduk di komisi itu, PPP mengevaluasi penyelenggaraan pemilu. Setiap pemilu, kata Suharso, partainya sudah mencoba semua sistem, sehingga harus sampai pada satu sistem yang pas dan cocok. “Itu yang saya kira hampir semua partai politik sudah berpikir ke arah sana. Ke depannya supaya representasi suara mendekati 100 persen.”

Sekjen PPP Sebut Hak Veto Menko Berfungsi Selaraskan Kementerian

Sekjen PPP Sebut Hak Veto Menko Berfungsi Selaraskan Kementerian

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan ( PPP) Arsul Sani mengatakan, adanya hak veto yang diberikan Presiden kepada menteri koordinator bertujuan supaya kementerian koordinator bisa bekerja lebih makasimal. Hak veto ini, kata Arsul, juga berguna untuk menyelaraskan fungsi satu kementerian dan kementerian lainnya. “Presiden melihat bahwa dalam masa pertama pemerintahannya masih terjadi ketidakselarasan bahkan antara kementerian yang satu dengan yang lain. Secara terbuka itu berstatemen terkait dengan kebijakannya masing-masing yang tumpang tindih atau berlawanan, nah kedepan tidak boleh lagi,” kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2019).

Arsul mengatakan, jika ada kebijakan atau peraturan antar kementerian yang berpotensi bersinggungan, harus dibicarakan di kementerian koordinator. Jika di tingkat kementerian koordinator ini sejumlah kementerian masih mengedepankan ego sektoral, di situ lah menteri koordinator berhak menggunakan hak vetonya “Jadi makna hak veto kalau saya lihat itu adalah bahwa kebijakan pemerintah atas satu hal, yang disampaikan sebuah kementerian yang berpotensi untuk bersinggungan, bertabrakan, berbeda dengan kementerian yang lain, kata akhirnya ada di menteri koordinator,” ujar Arsul. Arsul mencontohkan, beberapa waktu lalu terjadi polemik soal impor pangan. Muncul perbedaan antara kementerian perdagangan dan kementerian pertanian.

Dalam kondisi demikian, yang berhak untuk memutuskan arah kebijalan adalah Menteri Koordinator bidang Perekonomian. “Dengan hak veto itu maknanya yang bicara menyampaikan keluar kepada masyarakat, kepada media itu adalah menkonya, bukan menteri masing-masing,” kata Arsul. Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan bahwa dirinya memiliki hak veto atau hak untuk membatalkan kebijakan para menteri di bawahnya. Hak tersebut, imbuhnya juga sudah diungkapkan Presiden Joko Widodo ketika mempercayai dirinya menjabat sebagai Menko Polhukam beberapa waktu lalu.

Hak tersebut dapat dilakukan terutama apabila ada jajaran menteri teknis yang bertentangan dengan visi misi presiden dan kebijakan kementerian setingkatnya. “Presiden mengatakan, menko boleh mem-veto kebijakan menteri di bawahnya kalau dia itu bertindak sendiri,” ujar Mahfud saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Kamis (24/10/2019).

Sumber; Kompas

Jadi Wakil Menag, Zainut Tauhid: Meski Wakili PPP, Darah Saya NU

Jadi Wakil Menag, Zainut Tauhid: Meski Wakili PPP, Darah Saya NU

Politikus PPP Zainut Tauhid ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Wakil Menteri Agama (Menag). Zainut mengatakan dia merupakan wakil dari PPP dan berdarah Nahdlatul Ulama (NU).

“Meski saya wakili PPP, warna saya, darah saya NU,” kata Zainut di Istana Kepresidenan, Jumat (25/10/2019).

Namun Zainut memastikan diri bakal mengesampingkan latar belakangnya ketika menjabat. Dia menyatakan kepentingan golongannya bakal ditanggalkan.

“Ketika saya menjabat, kepentingan itu saya tanggalkan,” ujarnya.

Zainut sendiri enggan banyak berkomentar tentang protes dari para Kiai yang sempat disampaikan oleh PBNU terkait pemilihan Fachrul Razi sebagai Menag. Menurutnya, penunjukan menteri adalah hak prerogatif presiden.

“Pembantu presiden kewenangan penuh oleh presiden dan saya yakin presiden punya alasan,” jelasnya.

Sumber: Detik