Anggota DPR Dukung Bebas Narkoba Jadi Syarat Administrasi Nikah

Anggota DPR Dukung Bebas Narkoba Jadi Syarat Administrasi Nikah

Wakil Ketua Komisi X DPR Reni Marlinawati mendukung dan mengapresiasi inovasi hukum yang dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur dan BNN Provinsi Jawa Timur yang mengharuskan setiap calon mempelai harus bebas dari narkoba. Hal ini menurutnya langkah konkrit dalam memberantas narkoba secara perlahan.

“Inovasi hukum yang dilakukan Kemenag Jatim dan BNN Provinsi Jawa Timur ini patut diapresiasi terkait dengan bebas narkoba bagi setiap mempelai,” kata Reni Marlunawati dalam rilis yang diterima Parlementaria, Kamis (18/7/2019).

Hanya saja, Reni menggarisbawahi, syarat bebas narkoba tersebut masuk dalam kategori syarat administrasi bagi setiap calon mempelai. Menurutnya, syarat tersebut tidak dimaknai sebagai syarat sah pernikahan sebagaimana diatur dalam hukum Islam yang tertuang di Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun di UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

“Sebagai upaya melawan narkoba, upaya tersebut ingin memastikan keluarga di Indonesia terbebas dari narkoba dan mendorong terjadinya keluarga Indonesia yang sehat lahir dan batin. PPP mendukung penuh ikhtiar ini,” tambah politisi PPP itu.

Menurut Reni, inovasi yang dilakukan Kemenag Jatim dan BNN Provinsi Jawa Timur dapat diadopsi sebagai kebijakan nasional dengan meningkatkan kesepahaman antara Kemenag dengan BNN Pusat. “Saya kira, inovasi ini dapat diadopsi menjadi kebijakan nasional,” tambah politisi dapil Jawa Barat ini.

Hanya saja, Reni berharap syarat bebas narkoba tersebut tidak menambah beban finansial bagi calon mempelai. Menurutnya, biaya tes bebas narkoba semestinya dapat ditanggung oleh pemerintah sebagai wujud komitmen pemberantasan narkoba di Indonesia. “Tes bebas narkoba ini mestinya gratis, dan tidak menjadi beban bagi calon mempelai,” ingatnya.

Kebijakan Kemenag Jatim dan BNN Jatim yang menjadikan bebas narkoba sebagai syarat adminsitrasi bukan berarti bagi yang teridentifkasi pengguna narkoba pernikahannya batal dan terjerat pidana. Namun, tes narkoba tersebut dimaksudkan untuk merehabilitasi pengguna narkoba hingga sembuh. Pernikahan dilakukan setelah pihak yang terodentifikasi pengguna narkoba telah sembuh seperti sedia kala. Rencananya, kebijakan ini baru dimulai pada Agustus 2019 mendatang.

Sumber MediaIndonesia

PPP Gelar Mukernas IV 19-20 Juli, Bahas Revitalisasi Hingga Evaluasi Hasil Pemilu 2019

PPP Gelar Mukernas IV 19-20 Juli, Bahas Revitalisasi Hingga Evaluasi Hasil Pemilu 2019

DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) IV pada 19-20 Juli 2019 di Serang, Banten.

Ketua Steering Committee Mukernas IV PPP Rusli Efdendi mengatakan, tema yang diambil adalah ‘Revitalisasi PPP untuk Indonesia yang Maju dan Berkeadilan’.

Rusli mengatakan, pengambilan tema ini sengaja diambil terkait dengan hasil Pemilu serentak yakni Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 yang berjalan dengan lancar.

“kita melakukan revitalisasi, menghidupkan kembali kerangka organisasi, revitalis, konstalasi organisasi,” kata Rusli Efdendi saat konfrensi pers di kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (17/7/2019).

Ketua DPP PPP ini pun mengungkapkan, Mukernas IV ini fokus membicarakan 3 aspek penting terkiat internal partai berlambang ka’bah ini.

Pertama, kata Rusli, Mukernas IV membahas terkait revitalisasi organisasi secara internal.

“kedua, kita fokus pada evaluasi pemilu Pilpres dan Pileg dan kita menghadirkan DPW seluruh Indonesia untuk meminta masukan dan laporan terkait pelaksanaan Pileg khusunya di daerah,” ungkap Rusli.

Mukernas IV, lanjut Rusli, juga membahas terkiat kemerosotan kursi PPP di parlemen di Pileg 2019. Sebab, pada Pileg 2014, PPP mengalami peningkatan kursi di parlemen.

“PPP ada ujian, bahkan kursinya berkurang ketimbang sebelumnya 2014, 2019 terjadi penurunan tentu kita harus kembali mengerakan organisasi merevitalisasi organisasi supaya bagaimana bisa menatap 2024 yang akan datang,” jelasnya.

Rusli juga mengatakan, PPP akan tetap memperjuangkan sebagai sebagai partai Islam yang memperjuangkan keekonomi keumatan.

“Kita tetap memperjuangkan PPP sebagai partai Islam tapi juga partai Islam yang simbol, tetapi substasisnya perjuangan ekonomi seperi sejarah partai yan memperjuangkan ekonomi keumatan,” tutupnya.

Surat Jokowi soal Amnesti Baiq Nuril Akan Dibahas di Bamus DPR

Surat Jokowi soal Amnesti Baiq Nuril Akan Dibahas di Bamus DPR

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menuturkan bahwa pihaknya telah menerima surat dari Presiden Joko Widodo terkait permintaan pertimbangan permohonan amnesti untuk Baiq Nuril. Nuril merupakan korban pelecehan seksual yang divonis penjara karena perekaman ilegal. Menurut Agus, surat dari Presiden tersebut nantinya akan dibahas dalam Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR pada Selasa (16/7/2019) siang. “Nanti siang akan ada Rapat Bamus (membahas surat dari Presiden),” ujar Agus saat memimpin Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/7/2019).

Surat dari Presiden Joko Widodo tertanggal 15 Juli 2019 berisi permintaan pertimbangan permohonan amnesti untuk Baiq Nuril. Surat tersebut diunggah oleh anggota DPR Rieke Diah Pitaloka di akun Instagramnya. Dari unggahan tersebut, diketahui bahwa Presiden menilai hukuman yang dijatuhkan pada Baiq Nuril menuai simpati dan solidaritas yang luas di masyarakat. Pada intinya, masyarakat berpendapat bahwa pemidanaan terhadap Baiq Nuril bertentangan dengan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat. Mengingat sudah tidak ada lagi upaya hukum yang dapat dilakukan Baiq Nuril, Presiden Jokowi pun mengharapkan kesediaan DPR untuk memberikan pertimbangan atas rencana pemberian amnesti. Kasus Nuril bermula saat ia menerima telepon dari Kepsek berinisial M pada 2012. Dalam perbincangan itu, Kepsek M bercerita tentang hubungan badannya dengan seorang wanita yang juga dikenal Baiq. Karena merasa dilecehkan, Nuril pun merekam perbincangan tersebut. Pada tahun 2015, rekaman itu beredar luas di masyarakat Mataram dan membuat Kepsek M geram. Kepsek lalu melaporkan Nuril ke polisi karena merekam dan menyebar rekaman tersebut. Kepsek M menyebut, aksi Nuril membuat malu keluarganya.

Nuril pun menjalani proses hukum hingga persidangan. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat memvonis bebas Nuril. Namun, jaksa mengajukan banding hingga tingkat kasasi. Mahkamah Agung kemudian memberi vonis hukuman 6 bulan penjara dan denda Rp 500 juta karena dianggap melanggar Pasal 27 Ayat 1 juncto Pasal 45 ayat 1 UU Nomor 11/2008 tentang ITE. Nuril kemudian mengajukan PK. Dalam sidang PK, MA memutuskan menolak permohonan PK Nuril dan memutus Nuril harus dieksekusi sesuai dengan vonis sebelumnya.

Sumber Kompas

Rekonsiliasi Bermakna Tidak Ada Lagi Cebong dan Kampret

Rekonsiliasi Bermakna Tidak Ada Lagi Cebong dan Kampret

Presiden Joko Widodo menegaskan, saat ini tidak ada lagi yang namanya 01 dan 02. Hal itu ia tegaskan saat konferensi pers bersama Prabowo Subianto di Stasiun MRT Senayan, Jakarta Selatan, Sabtu (13/7/2019). “Tidak ada lagi yang namanya 01. Tidak ada lagi yang namanya 02,” ujar Jokowi. Mendengar hal tersebut, Prabowo yang berada di sampingnya langsung bertepuk tangan. Demikian pula ketika Jokowi menyinggung keterbelahan di masyarakat yang diistilahkan sebagai ‘cebong’ dan ‘kampret’. “Tidak ada lagi yang namanya cebong. Tidak ada lagi yang namanya kampret,” ujar Jokowi yang diikuti anggukan kepala Prabowo. “Yang ada adalah Garuda Pancasila,” lanjut Jokowi. Prabowo kembali bertepuk tangan. Pernyataan pers yang disampaikan Jokowi ini kemudian dilanjutkan dengan keterangan pers yang disampaikan Prabowo.

PPP: Beda Pilihan Politik dengan Habib Rizieq Tak Berarti Berkhianat

PPP: Beda Pilihan Politik dengan Habib Rizieq Tak Berarti Berkhianat

PPP tak sependapat dengan pernyataan Habib Rizieq Syihab soal partai Islam berkhianat. Menurut PPP, yang merupakan salah satu partai Islam di Indonesia, tak ada partai Islam yang berkhianat, yang ada hanya berbeda pilihan politik.

“Tidak ada partai Islam yang berkhianat. Yang ada adalah partai Islam yang berbeda pilihan politiknya terkait dengan pemillu ataupun pilkada. Berbeda dengan pilihan atau pandangan politik dengan Habib Rizieq Syihab tidak berarti berkhianat terhadap umat Islam,” ujar Sekjen PPP Arsul Sani kepada wartawan, Selasa (9/4/2019).

Lagi pula, kata Arsul, dalam pilpres ini, yang berbeda pandangan politik dengan Habib Rizieq dan kelompoknya bukan hanya partai Islam. Itu pun jika partai Islam yang dianggap berkhianat adalah partai-partai yang mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Karena yang berbeda dengan Habib Rizieq Syihab itu, misalnya dalam pilpres ini, bukan cuma beberapa parpol Islam, tapi juga dengan para alim ulama, habaib, para kiai, dan tokoh Islam yang jumlahnya puluhan ribu dan dari belasan ormas Islam yang dukung paslon #01,” tuturnya.

Menurut Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf itu, yang berkhianat adalah pihak yang hendak mengubah atau menoleransi kelompok yang hendak mengubah ideologi bangsa. Kelompok itulah yang pantas disebut sebagai pengkhianat umat Islam.

“Ajaran Islam sendiri menyikapi perbedaan seperti ini sebagai rahmat sebagaimana terlukis dari sabda Rasulullah SAW bahwa perbedaan pendapat di antara umatku adalah rahmat. Yang mengkhianati umat Islam itu adalah kalau ada tokoh siapa pun dia dan dari agama atau kelompok mana pun yang hendak mengubah atau menoleransi kelompok yang hendak mengubah 4 konsensus bernegara kita (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika),” tutur Arsul.

“Mereka ini yang bisa disebut pengkhianat umat Islam karena hendak mengganti konsensus-konsensus bernegara yang sudah disepakati ulama dan umat Islam,” sambung dia.

Jajaran pengurus PKS menemui Habib Rizieq Syihab di Mekah, Arab Saudi. Dalam pertemuan itu, Habib Rizieq memuji PKS sembari menyindir partai Islam yang menurutnya berkhianat.

“Partai Islam yang berkhianat akan kita tinggal,” kata Habib Rizieq dalam pertemuan tersebut, seperti dalam keterangan PKS.

Rombongan PKS dipimpin Ketua Majelis Syuro Habib Salim Segaf Al-Jufri. Dalam keterangan dari elite PKS, Habib Rizieq menitipkan pesan kepada PKS untuk terus berpegang teguh pada janji-janjinya agar memperjuangkan serta menjadi corong umat Islam.

 

Source; Detik

error: Content is protected !!