BKD Harus Teliti Dalam Pendataan PNS Yang Masih Menjadi Anggota Ormas HTI

BKD Harus Teliti Dalam Pendataan PNS Yang Masih Menjadi Anggota Ormas HTI

PPP GRESIK – Fenomena adanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terindikasi menjadi anggota dan simpatisan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) disikapi serius oleh kalangan legislatif. 

Komisi IV DPRD Gresik mendesak BKD (Badan Kepegawaian Daerah) selaku OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang menangani kepegawaian agar tidak melakukan pembiaran atas persoalan tersebut.

“Kami meminta Pak Bupati selaku pembina kepegawaian dan BKD yang menangani kepegawaian bertindak cepat untuk mengusut para PNS atau ASN yang menjadi anggota HTI,” kata Ketua Komisi IV DPRD Gresik Khoirul Huda.

Menurut Huda, mengacu Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang baru saja diteken pemerintah, HTI adalah ormas yang terlarang.

Huda mengungkapkan dirinya sudah mendapatkan informasi adanya sejumlah ASN yang terindikasi terlibat HTI, terutama ASN di lingkup Dinas Pendidikan. Namun, ia menengarai juga ada ASN di luar Dinas Pendidikan yang terindikasi terlibat HTI.

Untuk itu, Huda meninta BKD lakukan pendataan para ASN yang bertugas di semua OPD.

“Jika terbukti menjadi anggota HTI, PNS/ASN harus disuruh memilih, tetap menjadi PNS atau HTI. Kalau tetap memilih jadi anggota HTI ya harus mundur dari ASN,” terang anggota Fraksi PPP ini.

“ASN harus patuh terhadap PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS, bahwa PNS harus setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Eka dan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Bagi ASN yang terbukti jadi anggota HTI ya harus dikenai sanksi,” imbuhnya.

Untuk menyikapi kasus ini, Huda menegaskan dalam waktu dekat Komisi IV akan mengundang OPD terkait. “Minggu depan kami agendakan, karena minggu-minggu ini kami masih ada agenda pembahasan KUA (Kebijakan Umum Anggaran),” pungkasnya. (hud)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *