Impor bawang putih yang berkisar 500-600 ribu ton per tahun mendapat tanggapan dari Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PPP Ema Umiyyatul Chusnah, menurutnya Indonesia merupakan negara yang memiliki lahan sangat luas yang berpotensi untuk meningkatkan produksi bawang putih, tapi kenapa impor tersebut selalu menjadi agenda tahunan yang seakan tidak bisa dicegah.
“Sudah seharusnya pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian untuk serius mendorong petani menanam bawang putih agar ketergantungan kepada impor semakin berkurang dan diharapkan suatu saat bisa memenuhi kebutuhan dari dalam negeri,” ujar Ema, Rabu (12/2/2020).
“Tidak hanya meminta petani menanam bawang, Kementan juga harus memastikan bisa menekan biaya produksi, sehingga petani bisa mendapatkan keuntungan yang baik dari hasil bertani bawang putih,” ungkapnya.
Ema menilai Pemerintah selama ini terlihat enggan mengejar target swasembada bawang putih, karena ada indikasi melindungi kartel impor bawang putih. Kehadiran kartel itu tidak hanya merugikan petani, namun juga merugikan masyarakat umum karena bisa mempermainkan harga di pasaran.
Ia juga mendorong aparat pemerintah untuk rutin melakukan pengecekan rutin ke pasar dan gudang-gudang guna memastikan tida ada permainan mafia impor dan kartel untuk memainkan harga di pasaran.
“Harus diakui bahwa harga bawang di negara asal seperti China hanya sebesar Rp10 ribu – 11 ribu per-kilo, sehingga membuat importir mendapatkan keuntungan berlimpah dan ini ada potensi juga dinikmati oleh para oknum pejabat yang berwenang untuk memberikan izin impor,” ujarnya.
Sumber: Ekbiz
