Banpol Hanya Untuk PPP Yang Resmi Yaitu PPP Pondok Gede

Banpol Hanya Untuk PPP Yang Resmi Yaitu PPP Pondok Gede

PPP – Direktoral Jendral Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat No 213/2600/Polpum.

Surat ini berisi penjelasan tentang penyaluran bantuan keuangan kepada PPP muktamar Pondok Gede pimpinan Rohamurmuziy alias Romi.

Arif Sahudi, Ketua Departemen Hukum DPP PPP mengapresiasi penerbitan Surat No 213/2600/Polpum tersebut.

Menurutnya, surat itu sudah berdasarkan hukum dan bukan intervensi. Surat ini menurutnya sudah berdasarkan UU Partai Politik, dimana keabsahan suatu partai Politik berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM.

“PPP dengan Ketum Romi lah yang memperoleh keabsahan dari Menteri Hukum dan Ham,” ujar Arif.

Terkait sengketa hukum perkara perdata, saat ini sudah ada putusan PK 79 atas putusan kasasi MA 601 yang berarti sengeketa PPP sudah selesai. Pihak Djan Faridz menurutnya sudah tidak lagi tidak mempunyai legal standing.

“Hal tersebut diatur dalam UU Kehakiman tidak boleh ada Permohonan PK atas Putuasan PK. Juga diperkuat oleh putusan MK bahwa dalam kasus perdata PK tidak bisa diajukan lebih dari sekali,” tambahnya.

Jika ada pihak yang mempersoalakan putusan PK MA, maka itu patut di pertanyakan motivasi dan logika hukum mereka. “Berdasarkan hal diatas, jika ada pihak yang mempermasalahkan surat Dirjen PolPum patut diduga bukan orang yang paham hukum,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui pihak Djan Faridz masih mempermasalahkan Surat No 213/2600/Polpum Kemendagri tersebut. Walaupun mereka selama ini sudah dinilai tidak memiliki keabsahan lagi untuk membawa nama PPP. (ppp On Line)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!